Pemkot Probolinggo Libatkan Linmas Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Kanigaran, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo terus menggencarkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara sekaligus membahayakan masyarakat. Melalui kegiatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pengawasan di lapangan.

Kegiatan yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo, Selasa (29/7/2025), di Aula Satpol PP ini menjadi bagian dari kampanye penegakan hukum dan edukasi publik tentang bahaya rokok ilegal.

Kepala Satpol PP Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menjelaskan bahwa Linmas memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam konteks pemberantasan rokok ilegal, Linmas juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam pengawasan di lingkungan masing-masing.

“Peran Linmas tidak sebatas penanganan bencana dan trantibum, tapi juga mendukung penegakan hukum di bidang cukai. Ini adalah upaya kolektif untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan penerimaan negara,” ujar Pujo.

Sejak 2018, kampanye “Gempur Rokok Ilegal” secara aktif dilakukan melalui operasi gabungan Satpol PP, Bea Cukai, dan instansi terkait. Pada 2025 saja, operasi ini berhasil mengamankan 8.658 batang rokok ilegal dengan nilai total Rp12,9 juta dan potensi kerugian negara lebih dari Rp6 juta.

Dalam sesi pemaparan, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang definisi rokok ilegal, manfaat cukai bagi negara, hingga ciri-ciri pelanggaran seperti tidak adanya pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, atau harga jual di bawah standar.

“Hasil sosialisasi ini diharapkan menjadikan Linmas lebih peka dalam mendeteksi peredaran rokok ilegal, serta memperkuat sinergi dengan kepolisian dan Bea Cukai,” tegas Pujo, yang juga mantan Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menekan peredaran rokok ilegal. Ia mendorong Linmas agar aktif turun ke lapangan dan melaporkan temuan mencurigakan.

“Rokok ilegal merugikan kita semua. Tapi kita juga dapat manfaat besar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), termasuk jaminan kesehatan warga melalui Universal Health Coverage. Jadi, mari kita jaga bersama,” tutur Wali Kota.

Ia juga mengapresiasi peran Bea Cukai dalam mendukung berbagai program kota, termasuk kegiatan sosialisasi ini yang dibiayai dari alokasi DBHCHT sebesar 10 persen untuk bidang penegakan hukum.

Kepala Bea Cukai Probolinggo, Rudie Bayu Widjatnoko, menegaskan bahwa pihaknya terus melaksanakan operasi harian dan memperluas sinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami bekerja sama dengan Satpol PP dan Linmas agar bisa bergerak cepat di lapangan. Masyarakat juga harus sadar, bahwa membeli atau mengedarkan rokok ilegal itu melanggar hukum dan merugikan negara,” jelas Rudie.

Melalui penguatan kapasitas Linmas dan sinergi antarinstansi, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis mampu menurunkan angka peredaran rokok ilegal, sekaligus memperkuat keberlanjutan fiskal dan perlindungan hak-hak masyarakat. (fa/uby)