Kolaborasi Strategis Pemkot dan Kejari Probolinggo Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Kanigaran, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat kolaborasi strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya tahan hukum. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dan Kepala Kejari Dodik Hermawan, Selasa (29/7/2025), di Aula Kejari Probolinggo.

Kerja sama ini difokuskan pada penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), serta diperkuat dengan peluncuran program inovatif Jaksa Peduli Aset Negara (JUARA). Rangkaian kegiatan ini juga dikemas dalam format Forum Group Discussion (FGD) dengan topik “Optimalisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN)”.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Ninik Ira Wibawati, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kota Probolinggo.

Kajari Dodik Hermawan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama ini, yang sempat tertunda karena kesibukan masing-masing pihak. Ia menekankan pentingnya peran JPN sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hukum tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

“Pendampingan hukum oleh JPN bukan untuk melindungi dari jeratan hukum, tetapi sebagai langkah preventif agar potensi sengketa dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan sejak dini,” ujar Dodik.

Ia juga memperkenalkan JUARA sebagai terobosan baru Kejari Probolinggo dalam mendampingi pemerintah daerah menyelesaikan persoalan aset, mulai dari yang tidak tercatat, bermasalah administrasi, hingga yang sedang bersengketa hukum.

“Melalui JUARA, kami siap membantu Pemkot menata ulang dan mengamankan aset daerah agar memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan optimal untuk pelayanan publik,” tegasnya.

Wali Kota Aminuddin menyambut baik sinergi ini sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menciptakan iklim kerja yang aman bagi perangkat daerah.

“Saya ingin perangkat daerah bisa fokus bekerja dan menjalankan program pembangunan tanpa rasa khawatir. Dengan adanya kerja sama ini, setiap langkah strategis dapat dikonsultasikan dengan Kejaksaan sejak awal,” kata Aminuddin.

Ia juga menekankan pentingnya forum-forum konsultatif seperti FGD dalam memperkuat komunikasi antarlembaga. Apalagi, menurutnya, Kota Probolinggo akan melaksanakan banyak proyek strategis lintas sektor dalam waktu dekat.

“Kolaborasi seperti ini menjadi kunci agar pembangunan berjalan dengan tertib, efisien, dan minim risiko hukum,” imbuhnya.

Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi landasan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern—berbasis kepastian hukum, efisiensi kelembagaan, dan partisipasi aktif lintas sektor. Pemerintah Kota Probolinggo dan Kejari berkomitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kelembagaan daerah yang responsif dan tangguh secara hukum.

Dengan MoU ini, Pemkot Probolinggo menegaskan tekadnya untuk membangun sistem pemerintahan yang proaktif dalam mengantisipasi konflik, solutif dalam menghadapi tantangan hukum, serta transparan dalam setiap pengelolaan aset dan kebijakan publik. (yul/fa)