Pemkot Tidore Bahas Dua Rancangan Perwali Terkait Retribusi dan Bantuan Sosial

Tidore, InfoPublik- Dalam upaya memperkuat tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar rapat pembahasan dua rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali), bertempat di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (30/7/2025).

Dua rancangan yang dibahas dalam forum tersebut adalah Rancangan Perwali tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah dan Rancangan Perwali tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Dana Tak Terduga.

Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Yakub Husain menekankan pentingnya pembahasan dua perwali tersebut dalam rangka menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.

“Hari ini kita gelar pembahasan perwali. Sebenarnya Perwali ini sudah ada, yaitu Perwali Nomor 52 Tahun 2017. Namun, berkaitan dengan penginputan data pada MCSP, maka perlu dibuat penyesuaian dengan Permendagri. Saya pikir pembahasan rancangan ini sangat penting, karena nantinya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan di OPD tertentu,” kata Yakub.

Ia berharap seluruh perangkat daerah bersinergi agar proses penyusunan regulasi tersebut berjalan optimal, mengingat aspek retribusi dan bantuan sosial sangat erat kaitannya dengan kepentingan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Pembahasan dua Perwali ini harus bisa kita selesaikan secepatnya. Prinsipnya, proses harus jalan. Apalagi ini menyangkut Retribusi Daerah dan Bantuan Sosial yang sangat penting,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tidore Kepulauan, Abukasim Faruk, menjelaskan bahwa pembahasan dua rancangan Perwali tersebut dilaksanakan berdasarkan surat resmi yang telah dilayangkan kepada seluruh pihak terkait.

“Kedua rancangan Perwali ini merupakan regulasi yang sangat mendesak untuk segera kita atur. Khusus untuk Perwali Hibah dan Bantuan Sosial, kita memang sudah memiliki Perwali Nomor 52 Tahun 2017, yang masih berlaku hingga saat ini. Akan tetapi, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri,” ujar Abukasim.

Ia menambahkan, penyesuaian regulasi ini juga menyangkut kebutuhan teknis penginputan data dukung ke dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCSP) yang dikelola oleh KPK.

“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan diminta untuk melakukan perubahan terhadap Perwali Nomor 52 Tahun 2017 agar sejalan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka rapat hari ini menjadi tindak lanjut penting atas permintaan tersebut,” kata Abukasim.

MC Tidore