Integrasi Kunci Sukses Tekan Stunting di Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik  - Pemerintah Provinsi Gorontalo mempertegas komitmennya dalam percepatan penurunan angka tengkes (stunting) melalui penguatan aksi konvergensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Upaya konkret itu diwujudkan dengan menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, di Ballroom Hotel Grand Q, Kamis (7/8/2025).

Acara yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Beppeda) Provinsi Gorontalo itu secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim.

Sofian menekankan keselarasan visi Gorontalo dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Gorontalo Emas 2045 yang unggul di segala bidang.

Ia menyatakan, bahwa penekanan angka stunting merupakan indikator krusial untuk mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

"Aksi konvergensi jika dilakukan bersama secara terintegrasi bisa cepat menurunkan angka stunting. Terutama terkait manajemen data dan penguatan pelakunya. Kabupaten/kota maupun provinsi harus memperkuat dan mendorong hal yang sama," tegas Sofian.

Sofian menyatakan, bahwa kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting terletak pada pelaksanaan aksi konvergensi secara terintegrasi dan konsisten.

Hal itu mencakup penguatan peran pemerintah daerah, penyelarasan anggaran, analisis situasi yang mendalam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan regulasi pendukung.

Koordinasi dan kolaborasi yang solid dari seluruh pihak dinilainya akan memberikan dampak signifikan.

Ia juga mengapresiasi model intervensi serupa yang sukses di Jepang, yang bahkan dilengkapi program khusus peningkatan tinggi badan, sebagai pembelajaran berharga mengingat kemiripan kondisi demografis.

"Kenapa Jepang cepat dan kita lambat? Nah ini yang jadi tanda tanya. Padahal bentuk aksinya sama, dan mereka punya tambahan satu program yaitu peningkatan tinggi badan yang disertai dengan penurunan stunting," ujar Sofian.

Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Arifin Effendy Hutagalung, memaparkan cakupan aksi konvergensi secara lebih rinci.

Aksi itu meliputi fasilitasi penguatan peran kecamatan, desa, kelurahan, sektor swasta, dan masyarakat secara langsung dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).

Selain itu, juga mencakup penyelarasan pelaksanaan penandaan dan penelusuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan alokasi dukung tepat sasaran.

Arifin juga menyoroti pentingnya penguatan analisis situasi dalam setiap tahapan PPPS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Transformasi digital menjadi tulang punggung peningkatan kapasitas SDM dalam aksi ini. Penguatan sistem dilakukan melalui integrasi berbagai platform digital seperti Web Aksi Bangda, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Dukcapil), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan data spasial pemerintahan.

Langkah strategis lainnya adalah mendorong penguatan regulasi daerah serta publikasi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus meningkatkan jumlah daerah yang berkinerja baik dalam pelaksanaan PPPS. 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Gorontalo menunjukkan tren penurunan, dari 26,9% pada tahun 2023 menjadi 23,8% di tahun 2024.

Meski demikian, angka itu masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 19,8%.

Meski tren lima tahun terakhir dinilai cukup baik walau sempat fluktuatif, pemerintah menyadari perlunya intervensi yang lebih efektif dan efisien untuk terus mendorong percepatan penurunan stunting guna mencapai target yang diharapkan. (mcgoronatloprov/mila/isam)

​