MBG dan Koperasi Merah Putih Jadi Fokus Sarasehan Lintas Sektor di Tanah Papua

Merauke, InfoPublik – Pemerintah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat se-Tanah Papua bersinergi melalui sarasehan virtual untuk mempercepat kesejahteraan, dengan fokus pada program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Acara yang dipusatkan di Nabire, Ibu Kota Papua Tengah, pada Selasa (12/8/2025) itu, diikuti secara video conference oleh enam provinsi Papua, termasuk Papua Selatan yang berkumpul di Gedung Belafiesta Merauke.

Di Papua Selatan, Gubernur Apolo Safanpo hadir bersama Ketua DPR Heribertus Silubun, Ketua MRP Damianus Katayu, Liaison Officer BIN, serta unsur Forkopimda.

Turut hadir tokoh adat dan masyarakat dari empat kabupaten, yang menyatakan dukungan penuh terhadap Astacita Presiden RI, khususnya MBG dan Koperasi Merah Putih.

Sarasehan itu menghadirkan Menteri Koperasi RI, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala BIN, didampingi para gubernur Papua.

Menteri PDT Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah.

"Papua bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Setiap tahun, Rp6 triliun dana desa dialokasikan ke Papua melalui program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu). Membangun kampung di Papua sama dengan membangun Indonesia. Jakarta tidak pernah menganaktirikan Papua," tegasnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyoroti capaian angka gizi di Papua Selatan yang telah mencapai 25%, namun masih membutuhkan 7.000 Satuan Layanan Gizi.

"Program gizi nasional harus melibatkan mama-mama Papua dan warga lokal agar bisa mengolah hasil alam setempat," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo juga mengajak tokoh adat dan dinas terkait berperan aktif.

"Kita semua harus jadi pelaku pembangunan. Dinas harus kolaborasi dengan Kementerian Desa untuk Koperasi Merah Putih dan MBG bersama BGN, demi kesejahteraan masyarakat Papua," katanya.

Tokoh Masyarakat Papua Selatan, Kasimirus Gebze, mengajak sinergi  tiga pihak yakni pemerintah, masyarakat, dan investor.

"Untuk percepatan pembangunan, investor harus difasilitasi dengan prinsip duduk tiga tungku agar kolaborasi lancar, terutama jelang HUT Kemerdekaan RI," ujarnya.(McMrk/Get/Ngr)