- Oleh MC PROV GORONTALO
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:12 WIB
: Rapat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang kesejahteraan dan pembahasan indeks sosial serta pemberdayaan sosial. (foto Owan)
Oleh MC PROV GORONTALO, Minggu, 17 Agustus 2025 | 10:22 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 151
Kota Gorontalo, InfoPublik – Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, yang didominasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mendorong Dinas Sosial setempat mengintensifkan upaya penanganan melalui program pro-poor.
Meskipun pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah memberikan bantuan pangan serta jaminan sosial,
Kepala Dinas Sosial Gorontalo, Sagita Wartabone, menegaskan perlunya kerja keras tambahan untuk mempercepat penurunan kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Sagita, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang digelar Selasa dan Rabu (13–14/8/2025).
Sagita mengatakan, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi program 2025 dan menyinkronkan rencana kegiatan 2026, khususnya untuk memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kelompok PMKS.
"Program harus berorientasi pro-poor dan sejalan dengan visi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail serta Wakil Gubernur Idah Syahidah dalam meningkatkan kesejahteraan warga," tegasnya.
Rapat juga membahas verifikasi data dan perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) sebagai acuan kebijakan. Narasumber dari Kementerian Sosial, Didi Rasdi (Analis Kebijakan Ahli Muda), menekankan bahwa Ikesos telah menjadi indikator kinerja wajib dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Bidang Sosial.
Hal itu merujuk pada Perpres No. 12/2025 dan Inmendagri No. 2/2025.
Sinergi lintas lembaga menjadi kunci utama. Turut hadir tim Laboratorium Kebijakan Publik (LP3K) Universitas Brawijaya, Kepala Dinas Sosial/Bappeda se-kabupaten/kota, serta jajaran Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Sosial Provinsi. (mcgorontaloprov/owan)