RPJMD Riau 2025-2029 Jadi Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Pekanbaru, InfoPublik – DPRD Provinsi Riau resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Selasa (19/8/2025).

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RPJMD.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus, yang telah membahas Ranperda ini secara produktif dan konstruktif,” ujar Wahid.

Tidak hanya kepada DPRD, Wahid juga berterima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, masukan dari berbagai pihak menjadi landasan penting demi penyempurnaan RPJMD yang akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur menegaskan, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga kerangka pendanaan pembangunan. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau 2025–2045, selaras dengan RPJMN 2025–2029, serta disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

“RPJMD diarahkan untuk mewujudkan pembangunan Riau yang inklusif, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terobosan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan,” tegas Wahid.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh masyarakat. RPJMD diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wahid menambahkan, RPJMD yang telah disepakati bersama DPRD Riau akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kami berharap, Sekretariat Dewan dan Biro Hukum dapat mempercepat proses penyampaian ini agar koordinasi eksekutif dan legislatif berjalan baik sesuai jadwal yang ditentukan,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/wjh)