Bupati Pulang Pisau Ajukan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Pulang Pisau, InfoPublik – Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifa’i, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Raperda ini diajukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Raperda tersebut disampaikan dalam Pidato Pengantar pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Masa Persidangan II, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (19/8/2025).

Bupati Ahmad Rifa’i menegaskan bahwa penyusunan struktur organisasi perangkat daerah harus memperhatikan prinsip dasar, seperti skala prioritas, efisiensi birokrasi, keseimbangan beban kerja, dan kewenangan yang proporsional.

“Skala prioritas pembangunan dan pelayanan di setiap daerah berbeda. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah harus menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan pembangunan setempat,” jelasnya.

Ia menambahkan, birokrasi yang efisien harus diupayakan melalui struktur organisasi yang ramping. “Organisasi yang terlalu gemuk justru memperlambat pengambilan keputusan, memperbesar biaya operasional, dan menurunkan efisiensi pelayanan,” tegasnya.

Mengenai keseimbangan beban kerja, ia menyebutkan bahwa dinas dengan tanggung jawab besar harus memiliki unit pelaksana teknis yang memadai, sementara dinas dengan beban ringan bisa digabungkan. Selain itu, kewenangan yang proporsional juga penting agar setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Bupati Ahmad Rifa’i menjelaskan, penyusunan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang telah dilakukan pada 14–16 Mei 2025 di Aula Banama Tingang Sekretariat Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, dan menghasilkan scoring yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah.

“Evaluasi kelembagaan merupakan proses penting untuk memastikan organisasi berfungsi secara efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui evaluasi, pemerintah dapat terus beradaptasi, berkembang, dan memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau, serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pulang Pisau,” pungkasnya.

(Diskominfostandi Pulang Pisau/James/Barsel)