- Oleh MC PROV GORONTALO
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 17:12 WIB
: Rapat evaluasi pelaksanaan PBJ yang dirangkaikan dengan refreshment jabatan fungsional (Jafung) PBJ serta pengelola PBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. (Foto Romy)
Oleh MC PROV GORONTALO, Senin, 25 Agustus 2025 | 09:52 WIB - Redaktur: Eko Budiono - 220
Bone Bolango, InfoPublik - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diklaim memainkan peran vital dan strategis dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah.
Peran kunci biro itu tidak hanya terletak pada mendukung percepatan proyek fisik, tetapi juga pada kontribusi besarnya terhadap percepatan penyerapan anggaran yang optimal, suatu indikator penting dalam efektivitas pemerintahan.
Berkat kinerja tersebut, Provinsi Gorontalo bahkan berhasil mencatatkan diri di tingkat nasional sebagai salah satu daerah dengan realisasi dan penyerapan anggaran tercepat.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Muh.Jamal Nganro, mengatakan capaian itu tidak lepas dari peran sentral Biro PBJ dalam memperlancar dan mempercepat proses lelang atau tender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian itu, Pemprov Gorontalo menggelar rapat evaluasi pelaksanaan PBJ yang juga diintegrasikan dengan kegiatan refreshment bagi jabatan fungsional (Jafung) dan pengelola PBJ di lingkungan pemerintah daerah," kata Jamal, Minggu (24/8/2025).
Agenda pertemuan yang digelar pada Kamis lalu itu secara khusus membahas proses pemilihan jasa konsultansi dan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli konstruksi yang kompeten untuk menjamin kualitas pembangunan.
Sementara itu. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ, Richie Z Abdullah, mengakui bahwa meskipun akselerasi pengadaan di Gorontalo terus berjalan pascaterbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi.
Beberapa pekerjaan sempat tertunda akibat dinamika seperti pergeseran anggaran dan hambatan di sektor administrasi.
Menjawab tantangan itu, Richie menekankan pentingnya optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan. Komitmen kolektif dari setiap OPD untuk menginput seluruh tahapan pengadaan secara digital melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Katalog Inaproc LKPP menjadi kunci utama.
Pemanfaatan sistem digital itu merupakan upaya konkret untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, selaras dengan arahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah.
Rapat evaluasi itu juga menghadirkan narasumber kompeten, Prof. Dr. Agus Taufik Muliono, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Dalam pemaparannya, Agus Taufik menegaskan bahwa peran PBJ bersifat krusial dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga serah terima pekerjaan.(mcgorontaloprov/romy)