Gubernur Mahyeldi Paparkan Keberhasilan Perhutanan Sosial Sumbar di Forum Iklim Bali

Sumbar, Infopublik - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengatakan, program perhutanan sosial telah membuka peluang besar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan di Sumatra Barat untuk mengelola hutan secara ekologis lestari, ekonomis produktif, dan sosial inklusif berdasarkan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil survey pendapatan petani hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar yang mendapatkan Rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 Pendapatan Petani Hutan sekitar Rp1,7 juta dan pada 2021 meningkat menjadi Rp2,7 juta.  Hal ini akan terus diupayakan agar Pendapatan Petani Hutan Sumatera Barat mampu berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun yang lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,” ujar Gubernur Sumbar dalam acara Pekan Iklim Bali 2025 yang digelar secara kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih di Denpasar, Senin (25/8/2025).

Menurut Mahyeldi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar mencatat, saat ini Sumbar telah memiliki 259 Uunit Perhutanan Sosial dengan luas 340 ribu hektare (ha) dan menjangkau 206 ribu Kepala Keluarga, atau bermanfaat untuk hampir sekitar 850 ribu penduduk.

Perluasan akses kelola legal oleh masyarakat tersebut juga mampu menahan ekspansi perambahan dan mampu menambah tutupan hutan, dimana tutupan hutan di Sumbar meningkat dari 1.737.964 ha pada 2022 menjadi 1.741.848 ha pada 2023.

Untuk mensukseskan program perhutanan sosial, lanjutnya, Pemprov Sumbar menjadikan Pemerintahan Nagari (Desa) sebagai pusat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga warisan sosial, budaya, dan spiritual yang harus dijaga.

“Pengelolaan dan pengembangan sumber daya hutan di Sumbar, juga telah dipayungi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Sehingga ada jaminan keamanan bagi kelompok masyarakat yang mengelola secara hukum,” jelas Mahyeldi.

Kendati demikian, Ia tidak menampik pihaknya masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern untuk mencapai ekonomi berkelanjutan. Misalnya membangun kolaborasi dengan swasta dalam rangka pembangunan ekonomi hijau, dimana diharapkan swasta berperan besar menjadi mitra yang sejajar dengan kelompok perhutanan sosial, baik dalam pembinaan, pengembangan produk dan pemasaran.

“Ada dua inovasi yang saat ini tengah dimatangkan pihaknya untuk merespon tantangan tersebut, yakni pembentukan nagari hub dan pengembangan koperasi hijau dan kelompok usaha perhutanan sosial enterprise. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa tuntas,” pungkas Mahyeldi.

sekedar informasi, dalam forum nasional yang mengangkat tema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan” tersebut, Gubernur Sumbar dan Gubernur Bali, Wayan Koster didapuk sebagai pembicara karena dinilai sama-sama berhasil mengkolaborasikan kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)