Gubernur Kalbar Komitmen Tingkatkan Kemandirian Ekonomi dan Optimalisasi PAD

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima tersebut, disampaikan keprihatinan mengenai besarnya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Aria Bima menyebutkan, dari 548 daerah otonom, hanya 4,76 persen yang memiliki kemampuan fiskal kuat, sementara 439 daerah lainnya masih dalam kategori lemah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga mengungkap data bahwa dari 415 kabupaten di Indonesia, hanya 4 yang masuk kategori kuat, dan 407 kabupaten tergolong lemah secara fiskal.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati dan wali kota di Kalbar yang telah menjalankan pengelolaan APBD Kalbar 2025 dengan baik, meski tantangan ketergantungan masih ada.

Ia menekankan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat, dirinya senantiasa berpedoman pada Pasal 3 Ayat (3) PP No. 33 Tahun 2018 untuk melakukan pengawasan APBD provinsi dan kabupaten/kota, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

“Secara umum tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota di Kalbar pada Tahun 2025 sebesar 76,36 persen, dimana dana tersebut bersumber dari transfer pusat,” ujar Norsan.

Meski demikian, berdasarkan kajian fiskal regional Tahun 2024, secara konsolidasi seluruh pemerintah daerah di Kalbar dinilai telah mencapai tingkat kemandirian fiskal daerah yang optimal.

Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD Kabupaten Kalbar dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

Rapat ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga motivasi bagi daerah untuk memperkuat strategi peningkatan PAD, memanfaatkan otonomi daerah secara maksimal, serta membangun kolaborasi yang lebih solid antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat data fiskal Indonesia 2025 yang mengarah pada penguatan kapasitas fiskal daerah. (rfa/nzr)