Gubernur Kalbar Lantik 41 Administrator, Perkuat Birokrasi Hadapi Tantangan Fiskal dan Teknologi

Pontianak, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan terobosan signifikan dalam memperkuat struktur birokrasinya dengan melantik 41 pejabat administrator.

Pelantikan yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (26/8/2025), itu bukan sekadar pengisian lowongan struktural, melainkan sebuah langkah strategis renovasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, adaptif terhadap teknologi, dan responsif dalam menjawab tantangan fiskal nasional.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang memimpin secara langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan, menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepada ke-41 pejabat merupakan kepercayaan besar yang harus dijalankan dengan komitmen, integritas, dan rasa tanggung jawab tinggi.

“Jangan pernah anggap jabatan ini sebagai hadiah, tetapi sebagai ujian dan tantangan dalam perjalanan karier saudara sebagai abdi negara,” tegasnya dalam sambutan yang berisi arahan strategis.

Di hadapan para pejabat baru, Gubernur Ria Norsan secara khusus menyoroti dua tantangan besar yang harus dijawab melalui kepemimpinan mereka. Pertama, adalah tuntutan efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal nasional yang ketat.

Gubernur meminta para pejabat untuk mengelola keuangan daerah secara cermat dan bijaksana tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat. Kedua, adalah percepatan transformasi digital.

Gubernur menekankan pentingnya setiap pejabat aktif mengembangkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan teknologi informasi, untuk mendukung digitalisasi layanan publik yang menjadi keniscayaan.

Lebih lanjut, Gubernur Kalbar menyampaikan tiga poin kunci yang harus menjadi pedoman. Jabatan adalah amanah yang dapat dicabut kapan saja, mutasi dan rotasi adalah bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier, serta keharusan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Setiap pejabat saya untuk segera mempelajari dan memahami tugas pokok dan fungsi serta aktif mengembangkan kapasitas diri,” pintanya.

Dengan tegas, Gubernur Ria Norsan juga menanamkan komitmen kuatnya terhadap integritas aparatur. Ia menyatakan kebijakan nol toleransi bagi pegawai yang terbukti terlibat dalam kasus asusila atau penyalahgunaan narkoba.

“Saya ingin birokrasi di Kalimantan Barat ini bersih dari dua hal tersebut. Kita tidak akan melanjutkan pegawai yang terbukti melanggar aturan,” ujarnya, mengingatkan bahwa fondasi birokrasi yang kuat harus dibangun di atas prinsip-prinsip clean governance.

Sebagai penutup, Gubernur Ria Norsan mengajak seluruh pejabat untuk menjalin komunikasi yang baik dan menciptakan suasana kerja yang solid serta harmonis. Ia juga meminta para kepala perangkat daerah untuk membimbing pejabat baru dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan yang konstruktif.

Dengan pelantikan itu, diharapkan roda pemerintahan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai target-target pembangunan daerah, siap menjawab segala tantangan zaman dengan inovasi dan integritas. (rfa/nzr)