Pemprov Kalbar Komitmen Wujudkan Akuntabilitas OPD Terkait APBD 2025

Pontianak, InfoPublik - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan menyampaikan jawaban resmi pemerintah provinsi terhadap pandangan seluruh fraksi DPRD Kalbar 2025 mengenai Raperda Perubahan APBD Kalbar 2025 dalam Rapat Paripurna ke-32, Selasa (26/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub menekankan bahwa jawaban yang diberikan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diikuti dengan implementasi nyata dan akuntabilitas penuh, menjadikan proses ini sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang berkualitas.

Krisantus menyampaikan terima kasih atas masukan, saran, dan kritik konstruktif dari semua fraksi yang telah menyempurnakan kualitas perubahan APBD tahun ini. Ia menegaskan bahwa setiap OPD yang kompeten sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mempertanggungjawabkan jawaban yang telah diberikan.

“Jangan sampai setelah dijawab tapi tidak dilaksanakan ke depannya,” tegas Krisantus dengan nada persuasif namun tegas, seraya berharap seluruh kepala OPD dapat segera merealisasikan komitmen yang disampaikan dalam rapat ini.

Dalam jawabannya, Wagub juga menyoroti perkembangan strategis pembangunan infrastruktur Kalbar, khususnya Pelabuhan Kijing yang kini telah memasuki tahap operasional dan tinggal menunggu pemasangan Crane Pelindo.

Keberadaan pelabuhan ini dinilai sangat krusial bagi peningkatan ekspor Kalbar dan optimalisasi penerimaan DBH sawit Kalbar serta sektor tambang, yang selama ini sering terlepas ke daerah lain.

“Tentu nanti menjadi pelabuhan ekspor kita sehingga DBH Sawit, DBH tambang tidak lepas ke daerah lain dan itu juga akan berdampak pada transfer pendapatan pusat kepada daerah,” jelasnya.

Dengan beroperasinya Pelabuhan Kijing, Krisantus meyakini akan muncul multiplier effect yang signifikan, termasuk penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi regional. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Melalui momentum itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan anggaran dapat diimplementasikan secara efektif dan membawa manfaat seluas-luasnya bagi daerah. (Irf/irm)