Musrenbang Perempuan di Garut, Perkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis Inklusi

: Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Kelompok Rentan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berperspektif GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial), bertempat di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Jl. Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (4/3/2025). (Foto: Rahmatillah R/ Febri Noptageri/ Diskominfo Kab. Garut)


Oleh MC KAB GARUT, Kamis, 6 Maret 2025 | 17:44 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 242


Garut, InfoPublik – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Garut bersama Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Kelompok Rentan  di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (4/3/2025).

Ketua PDA Garut, Eti Nurulhayati, menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Rencana pembangunan daerah harus melibatkan aspirasi perempuan dan kelompok rentan. Dengan begitu, setiap kebijakan dapat lebih inklusif dan berkeadilan," ujarnya.

Eti menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan.

"Kami ingin memastikan bahwa ormas perempuan di Garut memiliki ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut, Yayan Waryana, menekankan bahwa Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan merupakan langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata.

"Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang berpihak kepada perempuan dan kelompok rentan," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hasil Musrenbang ini akan menjadi rujukan bagi Bappeda Garut dalam menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Dalam forum ini, beberapa isu utama yang menjadi perhatian meliputi:

  • Akses layanan kesehatan yang lebih merata bagi perempuan dan kelompok rentan.
  • Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan.
  • Peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
  • Penguatan program lingkungan hidup yang melibatkan perempuan secara aktif.

"Kami ingin memastikan bahwa perempuan di Garut bisa berperan lebih luas, baik dalam kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi, maupun lingkungan hidup," ujar Eti Nurulhayati.

Yayan Waryana menambahkan bahwa hasil Musrenbang ini akan dijadikan dasar bagi Pemda Garut untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan.

"Kami berharap rekomendasi dari Musrenbang ini dapat dijadikan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kesetaraan dan keadilan," pungkasnya.


Penulis : Ridwan Nur Faozan
Penyunting : Ihsan Tadris Syifa

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB MERAUKE
  • Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:46 WIB
Perempuan Merauke Buktikan Peran Kunci dalam Pelestarian Lingkungan
  • Oleh MC KAB MERAUKE
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:34 WIB
Wabup Merauke Dorong Perempuan Maju
  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:23 WIB
Keluarga Jadi Ujung Tombak Wujudkan Kesetaraan Gender
  • Oleh MC KAB KAYONG UTARA
  • Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:34 WIB
Bupati Kayong Utara: Sekda Harus Jadi Motor Koordinasi Pemerintahan Daerah
  • Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
  • Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:51 WIB
Tim Penilai PKK Malra Puji Persiapan Desa Debut dan Wab
  • Oleh MC KAB TAPIN
  • Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:31 WIB
Wabup Tapin: PPRG Jadi Strategi Penting Wujudkan Anggaran Responsif Gender
-->