Sekolah Rakyat Jadi Solusi Nyata Pendidikan Merata

Pekanbaru, InfoPublik – Komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu terus diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam menyukseskan program ini di Provinsi Riau.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau, Pak Abdul Wahid, yang telah menyediakan lahan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai prototipe yang telah disetujui Presiden,” ujar Mensos  saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi Sekolah Rakyat di Jalan Kayangan, Rumbai, Kota Pekanbaru, Selasa (27/5/2025).

Mensos Saifullah menuturkan bahwa gedung Sekolah Rakyat nantinya dirancang untuk menampung hingga seribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sementara pembangunan gedung utama berlangsung, Pemprov Riau telah menyediakan Asrama Haji sebagai lokasi sementara proses belajar-mengajar.

“Di tempat lain, Gubernur juga menyediakan Asrama Haji yang InsyaAllah dapat dimulai pelaksanaannya tahun ini,” tambah Mensos.

Ia juga menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8, yang memandatkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai wujud perhatian negara terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan akses pendidikan layak.

Saat ini, Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka telah disepakati memulai dengan dua rombongan belajar (rombel), dan tengah diupayakan menjadi empat rombel. Gubernur Riau menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang memberi perhatian khusus terhadap masyarakat tidak mampu, dan kepada Bapak Menteri Sosial yang hadir langsung meninjau,” ucap Gubernur Wahid.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya memimpin langsung langkah-langkah percepatan realisasi Sekolah Rakyat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif dari Pemprov Riau.

“Begitu ada instruksi pusat, saya pimpin langsung rapat agar cepat terealisasi,” tegasnya.

Gubernur menambahkan bahwa pengelolaan SMA sederajat menjadi kewenangan provinsi, sedangkan jenjang SD dan SMP menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

“Asrama Haji kini sedang direnovasi, dan fasilitas kamar sudah siap. InsyaAllah kita siap,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/bib)