Dari Kurikulum hingga Infrastruktur, Sekolah Rakyat Dijalankan dengan Sinergi Nasional

Pekanbaru, InfoPublik – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Program ini dirancang untuk mewujudkan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberikan pendidikan yang memuliakan masyarakat kurang mampu.

“Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini, Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri. Banyak pihak yang terlibat dan mendukung,” ujar Mensos Saifullah saat meninjau Sentra Abiseka, Kota Pekanbaru, Selasa (27/5/2025).

Mensos menjelaskan bahwa aspek akademik dan kurikulum berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Kurikulum dan rekrutmen guru disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kita tinggal mengkoordinasikan pelaksanaannya,” katanya.

Sementara itu, untuk penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan gedung dan fasilitas Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

“Penyelenggaraan infrastruktur dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” tambah Mensos.

Dalam aspek regulasi, Sekretariat Negara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut berperan penting. Sekretariat Negara mendukung pengaturan administratif, sedangkan Kemendagri membantu penyusunan regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Mensos juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah karena kewenangan penyelenggaraan pendidikan dibagi berdasarkan jenjang:

“Kalau tingkat SMA menjadi kewenangan Gubernur, sedangkan SD dan SMP di bawah Bupati atau Wali Kota,” jelasnya.

Saifullah Yusuf menyatakan, seluruh pelaksanaan Sekolah Rakyat mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8, yang mengatur secara rinci pembagian tugas dan tanggung jawab antara kementerian dan pemerintah daerah.

“Penyelenggaraan ini diarahkan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo, karena program ini adalah gagasan beliau untuk memuliakan keluarga miskin atau wong cilik,” tegasnya.

Mensos mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk memperkuat sinergi demi memastikan program ini berjalan optimal dan berdampak langsung bagi rakyat.

“Maka dari itu, kita harus perkuat sinergi dan kolaborasi,” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/bib)