Probolinggo Siap Operasikan 29 Koperasi Merah Putih Juni 2025

Kademangan, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Selasa (27/5/2025), yang disambut langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, di Pendopo Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan.

Kunjungan ini dalam rangka percepatan pembentukan koperasi berbasis kelurahan yang menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan dan distribusi pangan, sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Turut hadir Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan RI, Mochamad Saleh Nugrahadi, serta perwakilan Kemenkumham dan Kanwil Kemenkumham Jatim.

Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa seluruh 29 kelurahan di Kota Probolinggo telah membentuk Koperasi Merah Putih. Proses legalisasi tengah berjalan dan ditargetkan rampung awal Juni. “Insyaallah, koperasi di seluruh kelurahan akan resmi berdiri sebelum Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Ini adalah wujud nyata komitmen kami membangun ekonomi kerakyatan dari bawah,” ungkapnya.

Wali Kota juga menekankan bahwa koperasi yang dibentuk sebagian merupakan pengembangan dari koperasi yang telah aktif, seperti koperasi wanita yang omzetnya mendekati Rp 1 miliar. Ia menyebut koperasi akan menjadi penggerak sinergi dengan pelaku UMKM yang kini berjumlah lebih dari 15.000 unit di Kota Probolinggo.

Pemkot juga mewajibkan pemanfaatan produk UMKM lokal dalam kegiatan pemerintah, termasuk konsumsi rapat dan agenda resmi, melalui platform e-Katalog lokal. “Kami ingin koperasi tidak hanya aktif secara legalitas, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat,” tegas Aminuddin.

Asisten Deputi Mochamad Saleh Nugrahadi mengapresiasi keseriusan Probolinggo yang telah melampaui target pembentukan koperasi dari 10 menjadi 29. “Ini langkah luar biasa. Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tapi pilar penting dalam stabilitas distribusi pangan nasional. Kota Probolinggo jadi contoh konkret implementasi kebijakan nasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan kota dalam mengendalikan inflasi pangan di angka 0,7%, meski penyaluran beras subsidi sempat tertunda. Dengan cadangan beras nasional mencapai 3,8 juta ton, koperasi berperan penting dalam rantai distribusi di daerah.

Kepala DKUMP Kota Probolinggo, Fitriawati, melaporkan bahwa koperasi di Kelurahan Ketapang hari ini menandatangani akta notaris, dibantu oleh Ikatan Notaris Indonesia Cabang Probolinggo dan perbankan seperti BNI dan BRI. “Dari 29 koperasi, 3 sudah tanda tangan akta, 10 dalam finalisasi, dan 16 sedang menyusun dokumen. Insyaallah seluruhnya siap sebelum peluncuran resmi,” jelasnya.

Program ini menjadi bagian dari 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan berbasis kelurahan. (mir/uby)