Minuta Akta Pendirian Diteken, 163 Koperasi Merah Putih Siap Majukan Potensi Lokal Lumajang

Lumajang, InfoPublik – Sebanyak 163 Koperasi Merah Putih resmi menandatangani minuta akta pendirian di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Rabu (11/6/2025).

Penandatanganan ini menjadi langkah awal penguatan kelembagaan ekonomi berbasis desa.

Plt. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Lumajang, Shohib Ghufron, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah daerah terhadap program nasional pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Penandatanganan minuta hari ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari pergerakan besar membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” jelas Shohib.

Setelah proses penandatanganan, dokumen minuta akan diajukan kepada notaris untuk pengesahan legalitas formal dalam bentuk akta pendirian koperasi. Dengan demikian, koperasi memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara akuntabel dan profesional.

Koperasi Merah Putih didesain sebagai entitas kolektif masyarakat desa yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, penguatan identitas lokal, dan peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

“Pemkab Lumajang berkomitmen mengawal proses ini hingga tuntas. Launching resminya akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025,” tambah Shohib.

Selain legalisasi, pemerintah daerah juga akan memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengawas koperasi. Koperasi-koperasi ini selanjutnya akan difasilitasi menjalin kemitraan bisnis, mengakses permodalan, serta mengelola potensi desa seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata secara kolektif.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional, sekaligus strategi pemerataan pembangunan yang berpusat pada komunitas.

Melalui penguatan koperasi berbasis desa, Lumajang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi akar rumput bukan hanya retorika, melainkan gerakan nyata untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan berdaulat secara ekonomi.

(MC Kab. Lumajang/Ard/An-m)