- Oleh MC KAB RAJA AMPAT
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 23:46 WIB
: Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).(Dok.Kemensos)
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 21 Juni 2025 | 14:10 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 555
Jakarta, InfoPublik - Balai Besar Kementerian Sosial (Kemensos) Regional VI Wilayah Papua dan Maluku menyatakan, ada tiga kabupaten di Tanah Papua yang telah memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat.
Tiga kabupaten dimaksud terletak di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi karena lahan pembangunan Sekolah Rakyat sudah bersertifikat. "Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus clear and clean," kata Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).
Menurut Jhon, Sekolah Rakyat dirancang berpola asrama (boarding school), dan dikhususkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera.
Pemerintah juga akan menyalurkan program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat khusus kepada orang tua siswa Sekolah Rakyat, sehingga memperoleh penghidupan yang layak.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker, dalam rangka menambah jumlah Sekolah Rakyat yang akan segera diselenggarakan.
"Alhamdulillah, yang 100 titik tuntas mulai rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 titik lagi di tahun ini," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (20/6/2025).
Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Ipul memaparkan pihaknya berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK, agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu.