Tiga Kabupaten di Papua Penuhi Syarat Pembangunan Sekolah Rakyat

: Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).(Dok.Kemensos)


Oleh Eko Budiono, Sabtu, 21 Juni 2025 | 14:10 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 555


Jakarta, InfoPublik - Balai Besar Kementerian Sosial (Kemensos) Regional VI Wilayah Papua dan Maluku menyatakan, ada tiga kabupaten di Tanah Papua yang telah memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat.

Tiga kabupaten dimaksud terletak di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi karena lahan pembangunan Sekolah Rakyat sudah bersertifikat. "Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus clear and clean," kata Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, melalui keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

Menurut Jhon,  Sekolah Rakyat dirancang berpola asrama (boarding school), dan dikhususkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera.

Seluruh siswa akan mendapat pembinaan selama 24 jam di dalam lingkungan sekolah dengan aman, nyaman, dan kondusif yang kemudian berdampak positif terhadap hasil kegiatan belajar. "Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama," ujarnya.
 
Pihak Kemensos, kata dia, diberikan target oleh Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahap pertama sebanyak 100 unit.
 
Jhon juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menyediakan lahan seluas 100 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
 
Seusai arahan Presiden Prabowo, kata dia, pemerintah menanggung semua biaya pendidikan, biaya hidup, dan penggunaan fasilitas asrama bagi siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga akan menyalurkan program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat khusus kepada orang tua siswa Sekolah Rakyat, sehingga memperoleh penghidupan yang layak.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker, dalam rangka menambah jumlah Sekolah Rakyat yang akan segera diselenggarakan.

"Alhamdulillah, yang 100 titik tuntas mulai rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 titik lagi di tahun ini," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (20/6/2025).

Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Gus Ipul memaparkan pihaknya berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK, agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:22 WIB
Kemensos dan Kemenekraf Garap Kurikulum Kreatif untuk Sekolah Rakyat
  • Oleh MC KAB PULANG PISAU
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 05:13 WIB
Pemkab Pulang Pisau Fokus Perbaikan Infrastruktur Jalan untuk Dukung Mobilitas Warga
  • Oleh Tri Antoro
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 23:45 WIB
Sekolah Rakyat Harus Jadi Ruang Belajar Inklusif untuk Semua Anak
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:42 WIB
Ini Lima Bentuk Dukungan Digital Kemkomdigi untuk Sekolah Rakyat
  • Oleh MC KAB SIAK
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:21 WIB
Bupati Siak Jemput Bola ke Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan
-->