Koperasi Merah Putih Probolinggo Didorong Jadi Motor Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal

Probolinggo, Infopublik — Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat akar rumput dengan meluncurkan Program Bisnis Tematik Koperasi Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah koperasi dari sekadar wadah simpan pinjam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menekankan bahwa koperasi kini harus mengambil peran sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Terlebih, Kota Probolinggo kini masuk dalam 10 besar nasional dalam percepatan legalitas pembentukan koperasi kelurahan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025.

Sebanyak 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi peserta awal dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Kelurahan Triwung Lor, Kademangan, Pakistaji, Jrebeng Lor, Kedopok, Kanigaran, Sukoharjo, Sukabumi, Kebonsari Kulon, dan Wiroborang. Sisanya, 19 koperasi dari kelurahan lain, akan mengikuti jadwal sosialisasi berikutnya.

Setiap koperasi akan mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp5 miliar untuk membangun gedung dua lantai yang multifungsi—sebagai ruang pelayanan masyarakat, kantor koperasi, serta pusat bisnis (penjualan sembako, LPG, pupuk, hingga cold storage untuk produk segar seperti daging dan sayur).

Lebih dari itu, Pemkot juga mengalokasikan dana bergulir minimal Rp 3 miliar untuk setiap koperasi. Dana ini tidak bersifat hibah, sehingga pengelola koperasi dituntut memiliki tata kelola keuangan yang profesional dan transparan, serta disiplin dalam manajemen pinjaman.

"Ini bukan hibah. Dana bergulir ini harus dikelola dengan hati-hati dan digunakan untuk usaha produktif yang benar-benar berdaya guna," tegas Wali Kota Aminuddin.

Wali Kota Aminuddin juga mengingatkan pentingnya strategi bisnis tematik berbasis potensi lokal. Alih-alih menyeragamkan usaha, koperasi diminta untuk membaca kekuatan wilayahnya—apakah lebih cocok dikembangkan ke arah kuliner, peternakan, pertanian, atau perdagangan jasa.

"Jangan semua koperasi memilih beternak kambing. Kalau semua sama, nanti pasarnya jenuh. Kita dorong koperasi untuk cerdas membaca kebutuhan masyarakat dan peluang usaha yang spesifik," ujarnya.

Dengan pendekatan ini, setiap koperasi diharapkan mampu membangun daya saing sektoral, menjawab kebutuhan lokal, sekaligus menciptakan rantai ekonomi yang berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Wali kota yang juga seorang dokter spesialis kandungan ini menyampaikan bahwa program ini bukan semata pembangunan fisik koperasi, melainkan sebagai langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi komunitas.

"Dengan semangat gotong royong, koperasi kita dorong untuk menjadi ujung tombak kesejahteraan warga. Ini bukan program bantuan, tapi investasi sosial jangka panjang," ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat.

Program ini juga melibatkan dukungan lintas sektor, termasuk dari: PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai mitra pembiayaan koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), serta DKUP Probolinggo yang memberikan pendampingan teknis dan legalitas.

Sebagai bentuk penguatan legal, dalam kesempatan itu juga diserahkan akta badan hukum dan sertifikat AHU kepada 10 koperasi yang telah terbentuk.

Transformasi koperasi menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal berbasis inklusi, teknologi, dan potensi wilayah adalah langkah konkret Pemkot Probolinggo dalam membangun ekonomi kerakyatan yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Dengan sistem pendanaan bergulir, penguatan kapasitas manajemen, serta dukungan infrastruktur yang memadai, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi solusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan.(mir/fa)