Sinergi Lintas Instansi Percepat Dapur MBG di Probolinggo, Sasar Ribuan Anak Sekolah

Probolinggo, Infopublik – Pemerintah Kota Probolinggo terus mendorong percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan pelajar. Program ini dirancang sebagai upaya menurunkan angka stunting, memperbaiki ketahanan pangan keluarga, dan mendukung peningkatan konsentrasi belajar anak.

Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Program MBG yang digelar di Ruang Nawasena BPPKAD, sejumlah stakeholder dari unsur pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan mitra pelaksana di lapangan membahas kesiapan lahan, sistem layanan, hingga data sasaran program secara teknis.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Siti Romlah, menyampaikan bahwa total penerima manfaat Program MBG di Kota Probolinggo mencapai 49.604 jiwa, dengan rincian: 170 anak TPA, 2.003 anak Kelompok Bermain (KB), dan 47.431 siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Angka ini belum termasuk kelompok rentan lain seperti ibu hamil dan anak penderita stunting, yang sedang dalam kajian untuk masuk tahap lanjutan.

Program ini mengadopsi pendekatan menyeluruh, tidak hanya memberikan makan gratis, tetapi juga mempromosikan gaya hidup sehat sejak dini, memperkuat daya tahan tubuh anak, serta memperbaiki indikator kesehatan masyarakat.

Salah satu titik krusial dalam implementasi MBG adalah penyediaan lahan yang siap dibangun menjadi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dodik Hermawan, memaparkan kondisi terkini hasil verifikasi lahan secara nasional:

• Dari 1.542 lahan yang terdata:

  • 127 siap dibangun

  • 178 sudah disurvei

  • 1.399 belum disurvei

Khusus untuk Kota Probolinggo, diusulkan tiga lahan prioritas yang dinilai memenuhi kriteria:

1. Jl. PO Nusantara – Kelurahan Kanigaran (± 2.000 m², Sertifikat Hak Pakai No. 84/2021)

2. Jl. Mawar Permai – Kelurahan Sukabumi (± 2.430 m², Sertifikat Hak Pakai No. 54/2021)

3. Jl. Soekarno-Hatta – Kelurahan Curahgrinting (eks PT UTB/Ganesha, ± 4.350 m², Sertifikat Hak Pakai No. 20/2020)

Koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat terus dilakukan untuk mempercepat verifikasi kelayakan lahan dan proses administratif pinjam pakai aset milik daerah.

Dalam forum tersebut, Kejaksaan Negeri juga memberikan penyuluhan dan penerangan hukum untuk memastikan program berjalan sesuai regulasi dan meminimalkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi bagian dari pengawasan preventif berbasis kolaborasi antar lembaga.

Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, menegaskan bahwa percepatan aksi jauh lebih penting ketimbang menunggu instruksi pusat secara pasif. Ia menyambut baik keterbukaan tim MBG dalam menyampaikan hambatan, dan berkomitmen untuk segera mengirimkan titik koordinat lokasi dapur ke pusat agar proses persetujuan bisa dimulai lebih cepat.

“Saya tangkap sinyal bahwa ini harus segera direalisasikan. Pemerintah daerah akan bekerja proaktif menyambut program ini,” tegasnya.

Wali Kota Aminuddin menambahkan bahwa Program MBG harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar agenda tahunan. Menurutnya, peningkatan gizi anak adalah fondasi untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan kompetitif, terutama di tengah tantangan sosial ekonomi perkotaan.

Ia juga menekankan perlunya sinergi antar perangkat daerah dan lintas lembaga. “Kita tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi yang kuat dari semua pihak, baik vertikal maupun horizontal,” tegas Aminuddin.

Rapat koordinasi ini membuktikan bahwa Kota Probolinggo serius dalam merancang dan mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis secara sistematis. Dari kesiapan lahan hingga kepastian hukum, dari validasi data hingga penyusunan strategi eksekusi, semua dirancang untuk menjadikan MBG sebagai gerakan kolektif menuju masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi anak-anak Probolinggo.

Dengan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, MBG diharapkan bukan hanya menjadi program bantuan, tapi penopang utama pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo.(dy/uby)