Sekolah Rakyat di Lumajang Masih Proses, Pemkab Pastikan Siap Berdaya Guna

Lumajang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang tidak bisa mengikuti peluncuran serentak program Sekolah Rakyat yang digelar secara nasional, karena infrastruktur dan sarana prasarana di Kecamatan Klakah belum siap.

“Untuk launching Sekolah Rakyat serentak, Pemkab Lumajang belum bisa ikut karena infrastruktur dan fasilitas fisik belum siap. Tapi kami sedang berproses menyiapkan semuanya,” ujar Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Rabu (16/7/2025).

Meski belum terlibat dalam peluncuran tahap pertama, komitmen Pemkab Lumajang terhadap program ini tetap kuat. Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Saat ini, proses penggantian sertifikat lahan tengah dilakukan agar dapat segera dihibahkan ke pemerintah pusat. Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI, bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Pada tahap awal, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan 396 rombongan belajar dan 9.780 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Dari total tersebut, 19 titik berada di Jawa Timur. Namun Lumajang belum termasuk karena sedang menyelesaikan tahapan infrastruktur dan administrasi.

Indah menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum Sekolah Rakyat dibuka di Lumajang.

“Ketika nanti sekolah rakyat dibuka di Lumajang, kami pastikan tidak sekadar hadir, tapi benar-benar berfungsi secara maksimal dan memberi dampak bagi anak-anak dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Desa Kebonan dipilih karena letaknya strategis dan dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas. Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga telah berkoordinasi lintas sektor untuk mempercepat kesiapan.

Persiapan meliputi pembangunan fisik, penyusunan skema kurikulum vokasi, penguatan karakter, hingga tata kelola kelembagaan. Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga memperkuat nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi anak sejak dini.

Indah menegaskan bahwa Pemkab Lumajang akan memastikan kualitas pelaksanaan program ini di daerahnya.

“Sekolah ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Maka kami di daerah ingin memastikan bahwa kehadirannya benar-benar membawa makna dan manfaat,” tutupnya.

(MC Kab. Lumajang/An-m)