- Oleh MC KOTA PROBOLINGGO
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 22:42 WIB
: 29 Koordinator Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Probolinggo Rampung Ikuti Sosialisasi
Oleh MC KOTA PROBOLINGGO, Jumat, 8 Agustus 2025 | 17:32 WIB - Redaktur: Pasha Yudha Ernowo - 157
Mayangan, InfoPublik – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUP) memperkuat kelembagaan pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Sebanyak 29 koordinator KKMP dari seluruh kelurahan telah merampungkan sosialisasi dan pembekalan sebelum koperasi ini resmi beroperasi.
Kepala DKUP Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan bahwa sosialisasi digitalisasi KKMP bertujuan memperkenalkan program dan produk bisnis Bank Himpunan Negara (Himbara), memperluas wawasan pengembangan usaha, serta memastikan koperasi berjalan optimal. Dengan sistem digital, pengawasan dan pendampingan koperasi dapat dilakukan secara real-time.
“Sosialisasi ini kami bagi dalam tiga tahap sesuai jumlah kelurahan, dan hari ini merupakan gelombang terakhir diikuti sembilan koordinator pengawas—para lurah—bersama 60 pengurus KKMP,” terangnya.
Kegiatan yang diadakan di Aula Badan Kesatuan Politik (Bangkespol) pada Kamis (7/8/2025) ini menghadirkan narasumber dari DPRD Kota Probolinggo, Himbara (BNI, BRI, dan Bank Mandiri), serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
Fitriawati menekankan pentingnya pemetaan potensi usaha di setiap kelurahan sebelum KKMP mulai beroperasi. Pemetaan ini menjadi dasar memahami sistem kerja koperasi, strategi bisnis, dan manajemen keuangan. DKUP akan terus memberikan pendampingan agar KKMP mampu menjadi penggerak perekonomian lokal.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, yang membuka kegiatan ini, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci menghadapi tantangan koperasi di era modern. Sistem digital dalam KKMP memungkinkan pengawasan yang transparan hingga detail pergerakan satu rupiah.
“Menindaklanjuti program Presiden sesuai Inpres Nomor 9 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu dipahami bahwa digitalisasi bukan lagi tren, melainkan kebutuhan. Apalagi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif,” ujarnya.
Ina menambahkan, KKMP bukan koperasi konvensional, melainkan amanat langsung Presiden yang melibatkan koordinasi lintas kementerian hingga pemerintah daerah. Karena itu, pengurus KKMP dituntut memiliki integritas tinggi dan semangat gotong-royong. Ia berharap para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk memperkuat operasional koperasi di wilayahnya. (Dev/fa)