- Oleh Putri
- Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:36 WIB
: Sejumlah siswa menyantap makanan bergizi gratis di SDN 2 Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/8/2025). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Sulawesi Tenggara mencatat hingga 31 Juli 2025 penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) mencapai 70.000 jiwa terdiri dari 66.000 peserta didik PAUD hingga SMA serta 4.000 kelompok 3B (Bumil, Busui, dan Balita). (ANTARA FOTO/Andry Denisah/YU)
Oleh Ismadi Amrin, Selasa, 12 Agustus 2025 | 06:16 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 144
Jakarta, InfoPublik - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menekankan pentingnya sinergi antarpihak untuk memanfaatkan bahan pangan lokal secara optimal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai, seperti ikan dan komoditas lain. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” kata Nani dalam siaran pers yang diterima pada Senin (11/8/2025).
Menurut Nani Hendiarti, pelaksanaan MBG di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain. “Kami datang untuk mendapatkan data lapangan sebanyak mungkin agar solusi yang diambil tepat sasaran. Program ini tidak hanya memberikan gizi kepada anak-anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi dan lapangan kerja di Morotai,” jelasnya saat meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Morotai, Maluku Utara.
Dari sisi kualitas gizi, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Sitti Aida Adha Taridala, menekankan bahwa keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari mutu dan keberlanjutan menu. Apalagi MBG ini merupakan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis. Dapur MBG di Morotai perlu memanfaatkan ikan segar, sayur, buah, dan bahan pokok lokal yang memenuhi kriteria keamanan pangan,” tegasnya.
Untuk itu, Sitti menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan melalui pelatihan pengelola, standarisasi peralatan dapur, dan pengawasan rantai pasok. “Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi,” ujarnya.