Koperasi Merah Putih Diharapkan Jadi Motor Pemberdayaan Desa di Manggarai Barat

Labuan Bajo, InfoPublik – Kehadiran Koperasi Merah Putih (KMP) dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi praktik pinjaman berbunga tinggi oleh rentenir sekaligus mempermudah akses pupuk bersubsidi bagi petani.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, saat membuka Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Merah Putih seluruh Kabupaten Manggarai Barat di Aula Kantor Bupati, Rabu (13/8/2025).

“Koperasi Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberantas praktik rentenir,” ujar Bupati Edi.

Ia menegaskan bahwa koperasi harus hadir membela kepentingan masyarakat dengan mengikis pinjaman berbunga harian tinggi yang selama ini memberatkan warga, mulai dari 2 persen, 5 persen, bahkan hingga 20 persen.

“Jika praktik rentenir masih ada dan berkembang, itu menjadi kesalahan kita semua, termasuk pemerintah. Tugas kita adalah meminimalisasi dan memerangi masalah tersebut,” tegasnya.

Selain memberantas rentenir, Koperasi Merah Putih diharapkan mempermudah distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini terkendala rantai pasok. Bupati Edi mengungkapkan terobosan hasil kerja sama dengan Polri, Kementerian Pertanian, dan PT Pupuk Indonesia, di mana sejak 2024 penyaluran pupuk bersubsidi dipercayakan kepada BUMDes.

Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, penyeleksian pengecer pupuk dilakukan secara transparan oleh koperasi bersama pengurus BUMDes.

“Solusi ini diharapkan mampu mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang kerap terjadi,” jelasnya.

Bupati Edi juga mengapresiasi terbentuknya Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Manggarai Barat, yang disebutnya sebagai bukti nyata sinergi sesuai instruksi presiden.

“Tanpa kerja sama, mustahil Koperasi Merah Putih terbentuk dalam waktu singkat di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat,” ujarnya.

Pelatihan ini menjadi langkah konkret penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, dengan fokus pada pemberdayaan desa, tata kelola distribusi yang transparan, dan perlindungan masyarakat dari jerat utang.

(eFJe/Gonsalez)