Satgas Perumahan, Kemen PKP, dan PT KAI Kolaborasi Percepat Implementasi Program 3 Juta Rumah

: Rapat antara Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan untuk membahas identifikasi lokasmi strategis pembangunan rumah susun terintegrasi dengan jaringan transportasi publik, khususnya kereta api di Jakarta, Selasa (19/8/2025).(Foto: Humas Kemen PKP)


Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 20 Agustus 2025 | 07:25 WIB - Redaktur: Kristantyo Wisnubroto - 139


Jakarta, InfoPublik – Satuan Tugas (Satgas Perumahan) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), berkolaborasi mempercepat implementasi program prioritas perumahan.

Kolaborasi ini diawali dengan rapat antara Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan. Mereka membahas identifikasi lokasi strategis pembangunan rumah susun terintegrasi dengan jaringan transportasi publik, khususnya kereta api.

“Integrasi hunian dengan moda transportasi diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mempercepat implementasi program prioritas nasional di bidang perumahan dan transportasi,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, pada Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan aset negara, khususnya lahan PT KAI di sepanjang jalur rel, merupakan peluang strategis dalam penyediaan hunian rakyat.

Untuk itu, diperlukan basis data yang kuat dan perencanaan matang agar kebutuhan perumahan dapat terakomodasi serta tercatat secara resmi bagi warga yang berhak.

Dirjen Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, juga menegaskan komitmen kementerian dalam penyediaan hunian rakyat, sebagai bagian dari Progam Tiga Juta Rumah, dengan memastikan kesiapan KemenPKP untuk berkolaborasi dengan PT KAI, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

“Kita harus detail dalam menghitung kebutuhan (demand). Peruntukan hunian harus jelas, siapa yang berhak menempati, sekaligus memperhitungkan dampak ekonomi dari pembangunan tersebut,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam penyusunan perencanaan proyek Transit Oriented Development (TOD) yang matang, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan perkotaan berkelanjutan.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Sabtu, 30 Agustus 2025 | 13:36 WIB
Program 3 Juta Rumah, Berpotensi Dorong Pertumbuhan UMKM
  • Oleh MC PROV BANTEN
  • Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:20 WIB
Pembangunan Dapur SPPG di Banten Ditargetkan Rampung 2025
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:35 WIB
Siswa SMKN 3 Bogor Antusias Ikuti Program MBG
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:43 WIB
Mendes PDT: Kopdes Merah Putih tak akan Merugi
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 20:28 WIB
Program MBG Bantu Siswa SMKN 3 Bogor Terpenuhi Gizi Sejak Pagi
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:21 WIB
Koperasi Desa Merah Putih Bengkal Catat Omzet Belasan Juta per Minggu
-->