Infrastruktur bukan Sekadar Beton, Tapi Masa Depan Ekonomi

Jakarta, InfoPublik - Pembangunan infrastruktur terbukti menjadi fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara manapun, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, tantangan dan peluang pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki dimensi yang sangat kompleks namun vital. Jalan raya, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, serta infrastruktur digital adalah pilar yang menentukan seberapa cepat dan merata roda ekonomi bisa berputar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen (quarter-to-quarter). Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (year-on-year). Ekonomi Indonesia semester I-2025 terhadap semester I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,99 persen.

Masih dari data BPS, jika kita telaah lebh jauh ke belakang, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2014–2023 menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan investasi infrastruktur.

Selama periode ini, rasio investasi infrastruktur terhadap PDB meningkat dari 1,7 persen (2014) menjadi 2,8% (2022). Lalu, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB tumbuh stabil di kisaran 10–12 persen dan penurunan biaya logistik nasional dari 24 persen terhadap PDB (2015) menjadi sekitar 14 persen (2023).

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan infrastruktur mulai bangkit melalui kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Di era Presiden Joko Widodo, infrastruktur menjadi agenda utama pembangunan nasional. Proyek-proyek besar seperti tol Trans-Jawa, kereta cepat Jakarta–Bandung, bendungan serbaguna, hingga pembangunan desa digital, menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun konektivitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Dalam sebuah rapat dengan para menteri beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung target nasional, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta peningkatan konektivitas.

Tentunya, membangun infrastruktur membutuhkan dana jumbo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan kebutuhan investasi infrastruktur nasional yang sangat besar, yakni mencapai USD625 miliar (setara Rp10.146 triliun) untuk periode 2025–2026.

Realitanya adalah, dari total kebutuhan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi 23 persen atau sekitar USD143,84 miliar, dan APBD hanya 17 persen (USD106,31 miliar). Dengan demikian, total kontribusi fiskal pemerintah pusat dan daerah hanya sanggup membiayai 40 persen dari total kebutuhan.

Artinya sangat jelas, ruang fiskal sangat sempit, dan ketergantungan terhadap keterlibatan sektor swasta, baik domestik maupun global, menjadi tidak terhindarkan.

Realitas fiskal nasional saat ini secara terang-terangan memperlihatkan keterbatasan kapasitas anggaran negara, baik melalui APBN maupun APBD, untuk secara optimal membiayai pembangunan infrastruktur yang berskala besar, kompleks, dan berjangka panjang. Struktur penerimaan negara yang belum cukup ekspansif serta rigiditas belanja rutin, seperti belanja pegawai dan subsidi, telah menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit bagi belanja modal strategis di sektor infrastruktur.

Hal ini menandakan bahwa strategi pembiayaan pembangunan ke depan tidak lagi bisa hanya bertumpu pada pendekatan konvensional berbasis anggaran pemerintah semata, melainkan harus mulai mengarah pada diversifikasi sumber pembiayaan non-anggaran (off-budget financing), termasuk melalui skema Public-Private Partnership (PPP), obligasi infrastruktur, maupun penanaman modal asing yang langsung menyasar sektor-sektor prioritas.

Swasta Lebih Berperan

Menyikapi keterbatasan fiskal tersebut Presiden Prabowo Subianto mengajak sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia juga menginstruksikan institusi pemerintah agar memfasilitasi dan menyederhanakan prosedur bagi pelaku usaha.

Infrastruktur yang kuat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi. Sektor swasta nasional menjadi aktor penting dalam akselerasi pembangunan infrastruktur. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengapresiasi capaian pemerintah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025.

"Dengan infrastruktur yang baik, kita bisa mendorong perdagangan dan investasi lebih besar lagi. Semua ini ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat luas, terutama penciptaan lapangan kerja," ujar Anindya Bakrie.

Anindya menambahkan, Kadin siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengisi peluang yang tercipta dari pembangunan infrastruktur.

"Dan tentu tugas dari Kadin untuk mengisi dengan meningkatkan kapasitas sekali lagi dengan infrastruktur yang baik, dan bahkan infrastruktur itu pun merupakan suatu lahan investasi yang baik untuk ditekuni," tutur pengusaha yang akrab disapa Anin itu.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengedepankan kemitraan erat dengan Kadin dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan agenda prioritas nasional.

"Kita ingin ekonomi tumbuh tinggi, kesejahteraan merata di seluruh tanah air, kedaulatan pangan, energi, dan air terwujud, serta kualitas manusia meningkat melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan," ujar Menko AHY.

Ia menekankan bahwa infrastruktur menjadi tulang punggung setiap pertumbuhan dan pembangunan. Karena itu, ia mendorong Kadin untuk memahami peluang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan 5-10 tahun ke depan, serta memanfaatkannya melalui skema kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha.

"Dengan kemitraan yang kuat, kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan mewujudkan pembangunan fisik yang pada akhirnya berorientasi pada kesejahteraan manusia. Kadin punya kapasitas, pengalaman, dan jaringan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menghadirkan investasi,” tandas Menko AHY.

Pilar Utama Pembangunan Nasional

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional. Infrastruktur berperan sebagai tulang punggung yang menghubungkan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa akan mengalami hambatan besar.

Di tengah era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, kebutuhan terhadap infrastruktur yang andal, modern, dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Indonesia sebagai negara berkembang dan kepulauan, memiliki tantangan geografis yang unik sehingga memerlukan pendekatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif.

Fungsi utama infrastruktur adalah menghubungkan, mempercepat, dan membuka akses. Tanpa infrastruktur, sektor ekonomi tidak bisa berkembang optimal, masyarakat sulit mendapatkan layanan dasar, dan ketimpangan wilayah akan terus melebar.

Infrastruktur membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil. Dengan adanya jalan, jembatan, dan koneksi internet, masyarakat di pelosok bisa menikmati layanan publik yang sama dengan masyarakat di kota besar.

Infrastruktur yang baik akan menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Hal ini membuat sektor industri, pertanian, dan perdagangan menjadi lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.

Di sisi lain, investor sangat mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur saat memilih lokasi usaha. Daerah yang terhubung dengan jalan tol, pelabuhan, dan memiliki pasokan listrik stabil serta akses internet akan lebih menarik bagi investasi.

Akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, transportasi umum, dan layanan kesehatan tidak akan tercapai tanpa infrastruktur yang memadai. Infrastruktur bukan hanya untuk ekonomi, tapi juga menyentuh aspek kesejahteraan manusia.

Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik — ia adalah fondasi ekonomi yang menentukan kecepatan, kualitas, dan arah pertumbuhan bangsa. Tanpa infrastruktur yang kuat dan merata, visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera sulit dicapai.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dirancang secara strategis, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik, Indonesia dapat mempercepat langkahnya menuju negara maju dan sejahtera.

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergandengan tangan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya masif, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, infrastruktur benar-benar menjadi pondasi yang kokoh bagi ekonomi Indonesia, hari ini dan di masa depan.