APBN 2026 Dirancang Tangguh, Prabowo Targetkan Pembiayaan Lebih Kreatif

Jakarta, InfoPublik — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang secara adaptif dan responsif untuk menghadapi ketidakpastian global, dengan tetap menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan jangka panjang.

"APBN harus fleksibel agar mampu meredam berbagai guncangan global. Kita juga akan mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif secara lebih masif, sehingga tidak hanya bergantung pada APBN," ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Rincian Arsitektur APBN 2026 antara lain:

• Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun
• Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun
• Defisit APBN dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB, dengan pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Presiden menekankan bahwa pajak merupakan instrumen pemerataan dan keadilan sosial: "Yang kaya membayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” kata Presiden.

Peningkatan penerimaan pajak dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendorong aktivitas ekonomi strategis.

Sementara itu, kualitas belanja negara juga menjadi prioritas. Pemerintah akan terus mendorong efisiensi dalam setiap pengeluaran. Belanja yang tidak efektif akan dipangkas, dan seluruh anggaran diarahkan untuk memberikan manfaat konkret seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, serta peningkatan layanan publik.

“Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah akan diperlakukan sebagai satu kesatuan utuh, guna mendorong pemerataan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran sektor swasta nasional dan global melalui kerja sama strategis, terutama dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi,” kata Prabowo.

Untuk mendukung pembiayaan pembangunan, pemerintah akan mengembangkan skema pembiayaan yang lebih kreatif. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) investasi atau Danantara serta sektor swasta akan diberdayakan sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga rasio utang dan defisit dalam batas aman untuk menjamin stabilitas ekonomi nasional. "Keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang adalah jangkar kesejahteraan rakyat," kata Presiden Prabowo.