Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Triwulan II 2025 Gunakan Data Tunggal

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan mengacu sepenuhnya pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Data tunggal tersebut, kata Amalia telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial.

Ia menuturkan, dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan berbasis data yang lebih akurat, program bansos diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II ini.

Amalia menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini. Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada tiga titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” tutur Amalia.