Heboh Kapal JKW Mahakam, PWI: Hoaks Bisa Ganggu Investasi

Jakarta, InfoPublik - Maraknya hoaks yang menyebar di masyarakat tidak hanya menyesatkan opini publik, tetapi juga mengancam fondasi penting pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor strategis seperti maritim.

Salah satu hoaks terbaru yang viral di media sosial adalah isu mengenai kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang disebut sebagai milik mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, serta diklaim mengangkut nikel dari Raja Ampat. Narasi ini telah terbukti tidak benar dan dinyatakan secara resmi sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui laman komdigi.go.id.

“Dalam kasus ini, karena isunya murni hoaks, maka saya perlu angkat bicara. Hoaks adalah masalah besar Indonesia dan sangat bisa mengganggu investasi,” kata Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat Algooth Putranto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (14/6/2025).

Bahkan, lanjut Algooth, sektor maritim yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena hoaks seperti ini.

Sebelumnya, Algooth juga membahas isu mengenai kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana dalam diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) pada Jumat (13/6/2025) di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta. Algooth yang Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara memaparkan bahwa hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi contoh nyata bagaimana disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.

Padahal, kata Algooth, kapal dengan nama-nama tersebut terbukti milik perusahaan-perusahaan swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan mantan presiden Joko Widodo dan istrinya sebagaimana disebutkan secara keliru oleh hoaks tersebut.

“Hal itu juga diverifikasi oleh media bisnis ternama Bisnis.com yang menelusuri bahwa kapal itu tidak ada sangkut paut kepemilikan dengan mantan presiden Joko Widodo,” tegas Algooth.

Verifikasi melalui situs pelacakan kapal terpercaya seperti Vesselfinder.com yang dilakukan oleh media terpercaya, Kompas.com, juga menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak berada di Raja Ampat, melainkan beroperasi di Kalimantan.

”Jadi isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya sangat berlapis-lapis itu. Sehingga patut kita apresiasi ketika Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan secara resmi melalui website resminya Komdigi.go.id bahwa isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel dari Raja Ampat dan juga milik mantan presiden adalah hoaks,” ujar Algooth.

Joko Widodo sendiri telah membantah hoaks tersebut, “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” ujarnya saat ditemui di Solo, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut adalah, Faisal Rachman, Pemimpin Redaksi Periskop.id. Faisal menyatakan bahwa hoaks sungguh dapat menghambat realisasi investasi. “Pernah ada klien dari Tiongkok yang menunda investasi ke Indonesia hanya karena menemui hoaks di industri dan lokasi yang diminatinya. Artinya, hoaks ini sangat berdampak riil terhadap keputusan bisnis,” ujar Faisal.

Sementara itu, Windarto, Ketua KJEJ yang juga menjadi pembicara menegaskan, bahwa media harus tetap menjalankan fungsi verifikasi.

“Ada media yang hanya ikut arus demi klik, tanpa niat memverifikasi. Ini ibarat mengail di air keruh. Tapi ada juga yang patut diapresiasi seperti Kompas dan Bisnis Indonesia, yang menyajikan klarifikasi dalam hoaks kapal JKW Mahakam-Dewi Iriana melalui penelusuran mereka atas laporan tahunan, situs resmi, dan data pelacakan kapal,” ucap Windarto.

Melalui diskusi tersebut, para pembicara sepakat bahwa hoaks adalah musuh bersama. Penanggulangannya membutuhkan sinergi lintas sektor: akademisi, media, regulator, hingga masyarakat. Perlindungan terhadap sektor maritim sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi harus dimulai dengan membersihkan ruang publik dari hoaks.

“Langkah klarifikasi yang dilakukan oleh perusahaan pemilik kapal dan pernyataan resmi dari Komdigi dan Presiden Jokowi adalah tindakan tepat. Sekarang tinggal publik yang harus lebih cerdas dalam menyaring informasi,” pungkas Algooth.