Syaefudin mengatakan, bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Ia menekankan bahwa hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di mana partai politik memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kualitas demokrasi.
Syaefudin menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang memandang politik secara sempit, hanya sebagai kegiatan pemilu yang bersifat transaksional.
Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih golput akibat ketidakpercayaan terhadap dunia politik. Selain itu, maraknya hoaks dan polarisasi dinilai dapat memecah belah persatuan bangsa.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa partai politik harus hadir memberikan pendidikan politik yang benar agar masyarakat tidak lagi menjual suara, tetapi memilih dengan sadar dan bertanggung jawab. Partai politik juga diharapkan menolak politik kebencian, menjaga persatuan, serta membuka ruang kaderisasi yang sehat bagi generasi muda.
Beberapa tujuan pendidikan politik yang disampaikan antara lain meningkatkan kesadaran politik masyarakat, membangun budaya politik yang sehat dan demokratis, memperkuat partisipasi rakyat, mencetak kader berintegritas, menangkal hoaks dan intoleransi, serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Wakil Bupati juga menekankan peran strategis partai politik sebagai sarana kaderisasi, saluran komunikasi politik, pengolah kepentingan masyarakat, dan pengawas jalannya pemerintahan. Partai politik harus membekali masyarakat dengan wawasan kebangsaan, pemahaman demokrasi, dan etika berpolitik.
Selain itu, Syaefudin menyatakan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk menolak praktik korupsi dan politik uang. Ia meyakini bahwa jika partai politik bersih, demokrasi akan menjadi lebih sehat dan kepercayaan rakyat akan pulih.
Partai politik juga diharapkan peka terhadap isu-isu daerah seperti kemiskinan, ekonomi, pelayanan publik, dan lingkungan. Kader partai perlu dilatih dalam keterampilan politik praktis, termasuk komunikasi publik yang santun, kampanye yang sehat dan edukatif, serta pemanfaatan media digital untuk melawan hoaks dan membangun citra positif.
Pemkab Indramayu melalui Badan Kesbangpol akan terus bersinergi dengan partai politik untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan pendidikan politik agar memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan tatanan politik yang lebih berkualitas di Indramayu. (Diskominfo/Aa Deni)
