Kemnaker dan Kemenkop Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM Koperasi Seluruh Indonesia

Jakarta, InfoPublik — Komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan kini mendapat penguatan baru. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menyepakati langkah awal kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi, khususnya dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (23/6/2025), bukan hanya bentuk silaturahmi antarkementerian. Ini adalah wujud sinergi untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan profesionalisme koperasi hingga ke tingkat desa.

Menaker Yassierli menekankan bahwa koperasi tidak bisa lagi dikelola secara konvensional atau asal tunjuk. Dibutuhkan pengelola yang memiliki standar kompetensi, bukan sekadar pegawai menjelang pensiun. “Kami siap fasilitasi pelatihan dan sertifikasi agar pengurus koperasi memiliki keahlian dan pengakuan kompetensi resmi,” ujarnya.

Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang luas, termasuk 21 Balai Latihan Kerja (BLK) pusat, 13 satuan  pelayanan, lebih dari 300 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) daerah, serta 4.000-an BLK Komunitas. Di sisi lain, BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) juga siap mengakui keahlian para pengelola koperasi lewat skema sertifikasi nasional.

“Kalau belum punya sertifikat, jangan dulu mengelola koperasi. Kita akan buat skema kompetensinya, termasuk manajemen bisnis dan keuangan,” tegas Yassierli.

Menteri Koperasi Budi Arie menyambut baik gagasan itu. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terbentuk 80.133 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan sekitar 640 ribu orang pengurus dan pengawas koperasi desa yang aktif.

“Jumlah ini bukan kecil. Karena itu, penataan dan profesionalisasi pengelola Kopdes menjadi kebutuhan mendesak. Kita butuh sistem yang memastikan mereka paham tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan pelayanan anggota koperasi,” ujar Budi Arie.

Ia menilai Kemnaker memiliki peran vital dalam memberikan dukungan pelatihan, penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), hingga proses sertifikasi yang kredibel.

Kerja sama ini bukan sekadar kerja teknis, melainkan langkah strategis menuju tata kelola koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Kedua kementerian bersepakat untuk membentuk tim teknis lintas sektor dalam waktu dekat, guna menyusun skema kompetensi dan peta jalan sertifikasi bagi pengelola koperasi.

Tak hanya pengelola Kopdes, kerja sama juga akan menyentuh koperasi milik serikat pekerja dan buruh. “Baik Kemenkop maupun Kemnaker memiliki visi yang sama: memperluas akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas,” tutur Yassierli.

Di tengah berbagai tantangan global, memperkuat koperasi dengan SDM kompeten menjadi bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Kolaborasi Kemenkop dan Kemnaker ini bukan hanya soal pelatihan, tetapi juga tentang membangun sistem yang menjamin koperasi dapat tumbuh secara sehat, modern, dan inklusif.

Jika dijalankan konsisten, program ini akan menjadi pondasi penting dalam menjadikan Kopdes Merah Putih bukan sekadar inisiatif populis, tapi kekuatan riil dalam ekonomi desa dan nasional.