Pemerintah Targetkan 2 Juta Orang Migrasi ke Transportasi Umum di Jabodetabek

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah terus mempercepat pengembangan sistem integrasi transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) guna mengurangi tingkat kemacetan yang saat ini mencapai 30 persen. Salah satu strategi utama adalah mendorong peralihan (mode shifting) masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum multimoda.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menjelaskan bahwa saat ini volume pergerakan masyarakat di wilayah Jabodetabek mencapai 65–70 juta perjalanan per hari. Namun, baru sekitar 2,5 juta di antaranya menggunakan transportasi umum.

“Untuk menurunkan tingkat kemacetan hingga 10 persen, diperlukan tambahan minimal dua juta pengguna baru transportasi umum. Jadi targetnya bisa mencapai 4,5 hingga 5 juta pengguna harian,” ujar Risal kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Risal menegaskan, kunci utama keberhasilan migrasi tersebut adalah penyediaan layanan transportasi yang lengkap, nyaman, aman, dan terintegrasi. Pemerintah kini sedang memetakan ulang jaringan transportasi massal, termasuk menentukan titik hub, spoke, dan feeder agar konektivitas antar moda seperti LRT, MRT, KRL, dan Transjakarta menjadi lebih efisien.

“Kita tidak bisa asal bicara shifting tanpa data. Kami gunakan data pergerakan dan kepadatan untuk merancang sistem yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan pengguna,” tegas Risal.

Peningkatan kapasitas angkutan massal juga menjadi fokus. Saat ini, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ditargetkan melayani hingga 2 juta penumpang harian, sementara LRT Jabodebek dan MRT Jakarta ditingkatkan jumlah rangkaiannya agar mampu menampung ratusan ribu penumpang tambahan per hari.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam Asta Cita poin keempat dan kelima, yaitu memperkuat konektivitas antarwilayah serta membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

“Kalau kita bisa tingkatkan efisiensi transportasi dan kurangi ketergantungan kendaraan pribadi, maka selain kemacetan turun, kualitas udara juga membaik,” ujar Risal. Saat ini, indeks kualitas udara Jakarta masih di bawah Hanoi, meski Indonesia memiliki wilayah yang lebih luas.

Dirjen Risal menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan operator transportasi, dalam mewujudkan ekosistem transportasi publik yang andal dan ramah lingkungan.