Menteri PANRB: Reformasi Struktural dan Digitalisasi Jadi Kunci Sukses Program Prioritas Presiden

Jakarta, InfoPublik – Keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dinilai tak hanya bergantung pada hasil yang terlihat di permukaan, melainkan juga memerlukan reformasi struktural mendalam dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam Diskusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I LXII Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Menurut Menteri Rini, untuk mendukung visi besar Presiden, dibutuhkan strategi menyeluruh yang meliputi penataan ulang tata kelola pemerintahan, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan antar-instansi, penguatan kapasitas SDM aparatur sipil negara (ASN), serta penganggaran yang tepat sasaran.

“Kompleksitas ini memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi kebijakan, serta manajemen isu strategis. Hanya dengan pendekatan menyeluruh, program pembangunan dapat tercapai secara aktual dan berkelanjutan,” jelas Rini dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Kamis (7/8/2025).

Menteri PANRB itu menambahkan, Presiden Prabowo tidak sekadar membangun program kerja, melainkan sedang merancang sebuah fondasi peradaban baru Indonesia yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kelima program prioritas yang digulirkan mencakup sektor gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hunian.

“Program ini berkesinambungan, mulai dari makanan bergizi yang menyehatkan, dilanjutkan dengan akses kesehatan, pendidikan sebagai alat pembebas kemiskinan, penguatan ekonomi rakyat, hingga pemenuhan rumah layak huni,” jelas Menteri PANRb.

Beberapa capaian konkret dari program tersebut antara lain pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta anak sekolah, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 60 juta warga, pembangunan 3 juta rumah layak huni, serta penyediaan Sekolah Rakyat (SR) gratis dan berasrama untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemerintah juga tengah membentuk 80.000 koperasi desa dan kelurahan guna menguatkan perekonomian lokal.

Dalam bidang birokrasi, Rini menegaskan arahan Presiden dan Wakil Presiden yang mendorong terciptanya birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak langsung ke masyarakat. Hal ini ditopang oleh efektivitas pengelolaan anggaran dan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran. “Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan ASN yang disiplin, produktif, dan kompeten sebagai pelayan publik,” ujarnya.

Digitalisasi pemerintahan turut menjadi prioritas penting. Rini menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi menyangkut perubahan budaya kerja dan orientasi birokrasi dari yang berbasis prosedur menjadi pelayanan berbasis nilai dan dampak publik.

“Digitalisasi pemerintah bukan sekadar prosedur digital, melainkan transformasi menuju digital government yang berorientasi pada outcome dan public value,” tegasnya.

Di akhir sesi, Menteri PANRB berharap forum PKN menjadi wadah strategis bagi peserta untuk memperkuat wawasan kepemimpinan, membangun jejaring lintas sektor, dan menyiapkan diri menghadapi tantangan pembangunan nasional. “Peradaban baru hanya dapat terwujud melalui kepemimpinan kolaboratif, berorientasi dampak, dan memiliki semangat perubahan,” pungkasnya.