- Oleh MC KAB LUMAJANG
- Rabu, 13 Agustus 2025 | 20:30 WIB
: — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat./Foto Istimewa/Humas MPR RI
Jakarta, InfoPublik — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya sinergi nasional dalam menghadapi lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Gerakan Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) secara konkret dan menyeluruh.
“Upaya untuk memperkuat sinergi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan gerakan nasional antikekerasan harus menjadi kepedulian setiap anak bangsa,” ujar politisi yang akrab disapa Rerie, dalam keterangannya yang diterima InfoPublik di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Rerie mengutip data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) per 3 Juli 2025, yang mencatat 14.039 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mirisnya, terdapat lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam 17 hari terakhir, menandakan kondisi yang ia sebut sebagai “darurat kekerasan”.
“Ini adalah alarm keras bahwa negara tidak bisa lagi menunda gerakan besar yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak,” tegas Rerie.
Ia menyambut baik inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang tengah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Menurutnya, penyusunan Inpres harus didukung penuh oleh seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, ormas, hingga komunitas akar rumput.
“Rapat koordinasi yang digelar Kemenko PMK sangat strategis dalam menyatukan pemahaman dan langkah. Inpres ini harus jadi pemicu komitmen nasional yang nyata,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu menekankan, kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus disosialisasikan secara luas agar mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat. Edukasi publik, menurutnya, menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran kolektif.
“Tidak cukup hanya di atas kertas. Harus dipastikan kebijakan ini dipahami dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” imbuh Rerie.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, pendidik, tokoh agama, media, hingga keluarga, dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.
Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, Lestari berharap seluruh pihak dapat bersatu mengatasi darurat kekerasan yang terus membayangi generasi bangsa.
“Kita tidak bisa lagi menunda. Ini soal masa depan bangsa. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi perempuan dan anak Indonesia,” pungkasnya.