Honor Guru Bantu Riau Tahap Awal Cair, Enam Daerah Dapat Rp6,4 Miliar

Pekanbaru, InfoPublik – Dinas Pendidikan (Disdik) Provins Riau berhasil menyalurkan bantuan keuangan (Bankeu) tahap awal untuk pembayaran honorarium guru bantu di enam kabupaten/kota. Total dana yang telah ditransfer ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau mencapai Rp6.495.447.000.

Pelaksana tugas Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya, menyampaikan bahwa bantuan telah ditransfer kepada guru bantu di Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hilir. Berikut rinciannya:

Enam daerah di Provinsi Riau telah menerima pencairan bantuan keuangan (Bankeu) tahap awal untuk pembayaran honorarium guru bantu tahun 2025. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi penerima Bankeu tertinggi, dengan jumlah sebesar Rp1.797.527.000. Disusul oleh Kabupaten Kuantan Singingi yang menerima Rp1.787.400.000. Kemudian, Kota Dumai mendapatkan alokasi sebesar Rp660.000.000, sementara Kota Pekanbaru menerima Rp604.400.000.

Selanjutnya, Kabupaten Siak memperoleh dana sebesar Rp348.000.000, dan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan Rp297.120.000. Total keseluruhan anggaran yang telah ditransfer ke enam daerah tersebut mencapai Rp6.495.447.000.

Sementara itu, terdapat empat daerah yang belum menyelesaikan usulan yakni Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu (Inhu), dan Rokan Hilir (Rohil). Sedangkan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) telah menyampaikan usulan ke Disdik dan tengah diproses.

Erisman menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan disebabkan oleh lambatnya pengajuan dari masing-masing daerah, bukan karena kendala dari Dinas Pendidikan Provinsi.

"Siapa cepat mengajukan, cepat pula pencairannya. Kami hanya melakukan verifikasi data, jika sudah sesuai, langsung kami teruskan ke BPKAD untuk diproses transfernya," ujar Erisman, Rabu (16/4/2025).

Berdasarkan data Disdik, jumlah guru bantu di Provinsi Riau sebanyak 946 orang, tersebar di 12 kabupaten/kota. Setiap guru menerima honor sebesar Rp2 juta per bulan, yang disalurkan melalui mekanisme Bankeu.

Erisman menduga lambatnya proses pengajuan di beberapa daerah dipicu oleh perubahan pejabat kepala daerah pasca Pilkada, sehingga menimbulkan kendala administratif seperti pengesahan dokumen anggaran.

"Kami imbau daerah yang belum menyelesaikan segera mempercepat prosesnya. Ini penting agar hak guru tidak tertunda," tutupnya.

Distribusi bantuan ini menunjukkan adanya prioritas dan kesiapan administratif dari masing-masing daerah. Daerah yang lebih cepat mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau cenderung memperoleh pencairan lebih awal, yang sekaligus menunjukkan efektivitas koordinasi lintas sektor di tingkat lokal.

(Mediacenter Riau/ji)