Musrenbang RPJMD Kayong Utara Tegaskan Empat Arah Prioritas Pembangunan

Kayong Utara, Infopublik –  Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, memaparkan empat misi besar pembangunan yang akan menjadi arah kebijakan daerah lima tahun ke depan. Selaras dengan visi “Kayong Utara Milik Bersama” untuk mewujudkan daerah yang religius, sehat, cerdas, dan sejahtera.

“Pertama, fokus pada peningkatan kualitas mental dan spiritual masyarakat, misi ini diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kayong Utara tercatat naik dari 62,66 pada 2019 menjadi 67,05 pada 2024, namun masih di bawah rata-rata provinsi yang telah mencapai 71,19,” kata  Romi Wijaya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Aula Istana Rakyat (Pendopo Bupati), Sukadana, Kabupaten Kayong Utara pada Kamis (17/4/2025).

Kedua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara  berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparan, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Meskipun saat ini berstatus “Baik”, transformasi birokrasi digital masih terus dipacu demi peningkatan kualitas layanan publik.

Ketiga, misi ini diarahkan pada pengembangan pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kayong Utara saat ini sebesar 4,52 persen, dengan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan sempat terkontraksi minus 0,76 persen pada 2020, lalu naik menjadi 4,59 persen (2021), menembus 5,03 persen (2022), sebelum turun kembali menjadi 4,48 persen (2023) dan 4,52 persen (2024).

“Keempat, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk berkelanjutan serta memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Kondisi jalan mantap menurun dari 59,32 persen (2020) menjadi 58,7 persen (2023), sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga menurun dari 75,3 persen (2020) menjadi 74,33 persen (2024),” katanya.

Bupati Romi turut menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat dan provinsi, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang sekitar 5 persen dari total APBD. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program secara cermat dan berbasis efisiensi.

“Saya harap seluruh perangkat daerah betul-betul cermat dalam menyusun program, agar program tersebut benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalimantan Barat, Mahmudah, berharap agar program-program yang disusun dalam Musrenbang RKPD Tahun 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta provinsi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Saya berharap melalui Musrenbang kali ini, kita mampu menghasilkan program yang mengedepankan pandangan masyarakat, sehingga kegiatan hari ini memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah di Kayong Utara,” pungkas Mahmudah.

(Diskominfo - KKU)