Ini Tiga Agenda Transformasi Birokrasi Pemprov Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik - Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menyatakan, terdapat tiga agenda utama transformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Tiga agenda tersebut yakni transofrmasi birokrasi, sistem kerja fleksibel-kolaboratif serta manajemen sumber daya manusia.

Hal tersebut disampaikan Idah, saat mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Zudan Arif Fakrulloh, pada peresmian kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Gorontalo, Jumat (25/4/2025).

Agenda itu untuk mendukung terwujudnya visi misi pemerintahan gubernur dan wagub.

Menurut Idah,  transformasi birokrasi harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah sampai  termasuk bupati-wakil bupati, maupun wali kota-wakil wali kota.

“Yang pertama, transformasi organisasi fokus pada spesialisasi dan karakteristik tugas. Dengan tujuan mengeliminasi tumpang tindih fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan,” kata Idah.

Agenda kedua  yakni  tentang sistem kerja fleksibel dan kolaboratif.

Idah menegaskan, Pemprov Gorontalo saat ini sudah menerapkan lima hari kerja di kantor dengan Jumat sebagai hari kerja dari mana saja.

Hal itu  untuk mendorong sistem kerja yang mengutamakan pencapaian target.

“Yang ketiga adalah transformasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Ini untuk mengelola SDM sebagai human capital yang tangguh, bukan sekadar sumber daya, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi dan bangsa,” ujar Idah.

Wagub juga menyampaikan kepada Zudan Arif bahwa Provinsi Gorontalo telah memperoleh nilai “Sangat Baik” dengan skor 327 dalam penerapan manajemen ASN.

Capaian itu menjadikan Provinsi Gorontalo dikecualikan dari kewajiban pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka.

“Kami di Provinsi Gorontalo sendiri pak Zudan oleh pak Gubernur sudah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan manajemen ASN. Dalam waktu dekat akan dilakukan asesmen untuk pejabat pimpinan tinggi pratama serta administrator, tentunya kami akan bekerja sama dengan BKN.Mohon dukungannya,” kata Idah.

 Idah berharap, transformasi birokrasi itu dapat mempercepat peningkatan pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/echin/isam)