Ini Sorotan Kepala BKN RI terhadap Komposisi ASN Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia (BKN RI), Zudan Arif Fakrulloh, menyoroti komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Gorontalo jika ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Zudan menilai, komposisi ASN yang bertugas di sektor tertentu harus mendukung peningkatan produk unggulan daerah.

“Di sektor perdagangan besar dan eceran, kontribusinya pada PDRB 14 persen, tapi ASN dengan kompetensi itu hanya 17 orang. Nah Pak Rifli (Kepala Badan Kepegawaian Daerah/ BKD), semua kepala OPD kerja keras untuk memetakan dan meningkatkan kompetensi di bidang itu,” kata Zudan saat memberikan Ceramah Umum bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (25/4/2025).

Mantan Pj. Gubernur Gorontalo 2017 itu mencontohkan, dari 6.274 ASN pemprov, hanya 2,12 persen atau 133 orang ASN yang memiliki kompetensi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Padahal sektor itu menjadi penyumbang terbesar PDRB Gorontalo di angka 37,65 persen.

Komposisi ASN Pemprov Gorontalo saat ini lebih banyak sebagai guru 52,45 persen, sektor keuangan, manajemen dan administrasi 3,97 persen serta sektor kesehatan 2,34 persen.

Fungsi ASN sebagai pengungkit potensi daerah perlu disesuaikan melalui manajemen talenta berupa akuisisi, pengembangan, retensi/penempatan dan redistribusi.

Hasil analisis menarik lain, komposisi ASN hingga tingkat desa juga belum mencerminkan bagaimana funggsinya untuk mendukung potensi daerah. Kabupaten Gorontalo misalnya, terdapat 171 desa atau 83,41 persen basisnya pertanian kehutanan dan perikanan, 31 desa atau 15,12 persen basis perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor, serta 1,46 persen desa administrasi, pertahanan dan jaminan sosial. Di sisi lain, jumlah ASN Pemkab Gorontalo 3.167 ASN hanya 2,84 persen yang mendukung potensi itu.

“Lebih dari 80 persen desa kita basisnya itu. Jadi Gorontalo sebetulnya membutuhkan ASN yang punya kompetensi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,” ujarnya.

Zudan mendorong agar semua gubernur, bupati dan wali kota melalui Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemetaan ASN. Menurutnya ini penting agar peran dan fungsinya cocok dengan potensi daerah.

Beberapa langkah strategis yang digagas BKN yakni dengan melakukan redistribusi pegawai lintas daerah. Ke depan, ASN di provinsi lain dengan kompetensi tertentu memungkinkan untuk didistribusi ke provinsi lain sesuai dengan potensinya. (mcgorontaloprov/isam)