Gubernur Riau Dorong KKP Kembangkan Potensi Perikanan Pesisir dan Sungai

Jakarta, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama dengan bupati/wali kota di Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Pertemuan tersebut guna mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Riau.

Wahid menekankan bahwa Riau memiliki potensi sumber daya alam kelautan yang besar dan belum tergarap optimal. Letak geografis yang strategis, dengan banyak pulau dan berada di jalur perdagangan dunia yang dekat dengan Selat Malaka, menjadi modal besar untuk pengembangan sektor ini.

“Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Dulu kita mengenal Bagansiapiapi sebagai pelabuhan ikan terbesar. Kini saatnya kita kembalikan kejayaannya,” ujar Wahid.

Ia menyebut bahwa intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, khususnya dari KKP, dalam bentuk program pengembangan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Kami butuh endorsement dan intervensi konkret dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pengembangan potensi daerah,” jelasnya.

Wahid menyoroti sejumlah wilayah potensial seperti Kepulauan Meranti untuk perikanan tangkap dan budidaya.

Selain laut, Riau juga memiliki empat sungai besar yakni Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan yang menyimpan potensi besar bagi pengembangan sektor perikanan air tawar.

“Selain itu, potensi pantai mangrove di wilayah pesisir bisa dikembangkan, termasuk melalui program tabur benih kepiting dan budidaya udang vaname yang kini dikelola swasta di Pulau Rupat,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan komitmennya untuk mendukung program kelautan dan perikanan di Riau. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam mengoptimalkan peran balai dan unit pelaksana teknis (UPT).

“Kami akan mendukung program prioritas seperti perikanan tangkap dan budidaya. Tentu diperlukan pendalaman teknis, dan kami ajak dinas perikanan provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sama,” ujar Didit.

Ia menjelaskan bahwa KKP akan memperluas kawasan observasi laut dan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Keseimbangan antara ekonomi dan ekologi laut menjadi fokus kami, agar sektor ini bisa memberi manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir,” tutupnya.

(Mediacenter Riau/Alw)