PPN Kwandang Gelar Coffee Morning, Bahas Solusi Permasalahan Perikanan di Gorontalo

Kota Gorontalo, InfoPublik  – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang menggelar acara Coffee Morning di Aula Pelabuhan Perikanan (PP) Tenda, Kota Gorontalo, Jumat (23/5/2025).

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan layanan kesyahbandaran dan mengoptimalkan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi.

Hadir dalam acara itu berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, pengelola pelabuhan, Babinpotmar TNI AL, serta pelaku usaha perikanan tangkap.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Gorontalo, Sitti Sabariah Machmud, turut memberikan tanggapan dan arahan terkait isu-isu strategis yang dibahas.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Operasional PPN Kwandang, sementara UPTD PP Tenda bertindak sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator kegiatan.

Dalam sesi diskusi, para pelaku usaha perikanan menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah pembatasan wilayah penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 yang merupakan kawasan konservasi.

Selain itu, mereka mengeluhkan keterbatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta banyaknya persyaratan administrasi kapal perikanan yang dinilai memberatkan.

Muncul juga usulan untuk mengaktifkan kembali sistem perizinan SIPI Andon guna memudahkan nelayan yang melakukan kegiatan lintas wilayah.

Respons positif datang dari Kepala UPTD PP Tenda, Lindawaty Hagu, yang menyatakan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi dialog dan menindaklanjuti masukan dari peserta.

Lindawaty mengapresiasi inisiatif PPN Kwandang dalam menyelenggarakan forum ini. Ia menegaskan, UPTD PP Tenda berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pelabuhan dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah serta pelaku usaha dalam pengembangan sektor perikanan.

Sementara itu, Sitti Sabariah Machmud dari DKP Gorontalo menegaskan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi lebih lanjut, terutama terkait alokasi kuota BBM bersubsidi, pengelolaan rumpon, serta penyesuaian kebijakan perizinan menyusul peralihan kewenangan dari pusat ke daerah.

Acara ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Gorontalo.(mcgorontaloprov/yanto)