Gorontalo Dukung Swasembada Garam Nasional

Bone Bolango, InfoPublik  — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)  menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penyusunan Profil Pemanfaatan Ruang Laut untuk Ekstraksi Garam di Provinsi Gorontalo, yang telah diselesaikan pada Maret 2025 oleh Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL dan PSDKP).

Profil pemanfaatan ruang laut ini kembali dijadikan rujukan dalam penyusunan bahan dan materi pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring-Evaluasi (Monev) Program Usaha Garam Rakyat (Pugar) yang direncanakan dilaksanakan pada Juni 2025 sebagai bagian dari tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

"Provinsi Gorontalo memiliki potensi lahan tambak garam seluas 500 hektare, dengan 53 hektare yang telah dimanfaatkan secara eksisting, tersebar di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan dan Desa Londoun, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato," kata  Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PRL&PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Hartaty Isima, Senin (26/5/2025).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023, Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Segar) nasional yang menjadi fokus program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar).

Pugar merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat serta mendorong tercapainya Swasembada Garam Nasional pada tahun 2027.

Hartaty menyatakan, penyusunan profil itu menjadi pijakan awal penting untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang laut secara terarah dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor garam rakyat di daerah.

"Dokumen profil tersebut memuat kajian potensi wilayah, kondisi infrastruktur dasar, fasilitas pendukung, serta regulasi dan kebijakan daerah yang relevan. Disusun pula analisis strategi pengembangan pergaraman dan rekomendasi implementatif yang siap dilaksanakan," tutur Hartaty Isima.

Kolaborasi lintas sektor—melibatkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, perguruan tinggi, dan pihak swasta—didorong agar pengembangan pergaraman dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

 Hartaty menegaskan,  dokumen itu menjadi pijakan penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan sektor pergaraman di Gorontalo.

“Penyusunan profil ini menjadi wujud keseriusan kami dalam mendorong pergaraman rakyat agar lebih terstruktur dan produktif. Dengan adanya data dan analisis yang komprehensif, kami berharap keputusan-keputusan strategis di tingkat daerah maupun pusat dapat lebih terarah dalam mendukung kesejahteraan petambak garam dan menciptakan garam berkualitas industri dari Gorontalo,” ujar Hartaty.

Hartaty menambahkan keberpihakan terhadap pelaku usaha garam rakyat perlu ditopang dengan regulasi dan kebijakan yang berpihak serta dukungan infrastruktur yang memadai.

“Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi semua pihak. Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif untuk mendukung kualitas, daya saing, dan industrialisasi garam rakyat Gorontalo,” tutupnya.

Dengan rampungnya dokumen profil pada bulan Maret lalu dan momentum pemanfaatannya hari ini dalam penyusunan materi Pembinaan dan Monev Pugar, Provinsi Gorontalo siap melangkah lebih jauh dalam mewujudkan sistem pergaraman yang terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (mcgorontaloprov/yanto)