Gubernur Riau Tegaskan Ijazah tidak Boleh Ditahan, Siapkan Skema Solusi Bersama Baznas

Pekanbaru, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menerima audiensi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS) Riau guna membahas permasalahan penahanan ijazah siswa akibat tunggakan biaya pendidikan di sekolah swasta.

Gubernur menegaskan bahwa ijazah merupakan hak siswa dan tidak boleh ditahan karena alasan administrasi.

“Ijazah adalah hak siswa, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Tidak boleh ditahan karena tunggakan. Kami sedang menyusun pola penyelesaiannya bersama Baznas,” ujar Wahid dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (3/6/2025). 

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah mengkaji skema pembiayaan kolaboratif bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai solusi alternatif membantu siswa yang mengalami kendala pembayaran.

“Kami mengurai persoalannya satu per satu. Kami ingin persoalan ini selesai dengan adil, tanpa membebani sekolah maupun siswa,” tambahnya.

Ketua MKKS Riau, Muhammad Faisal, menyambut baik arahan Gubernur dan menyatakan kesiapan pihak sekolah swasta untuk mendukung kebijakan tersebut.

“Pada prinsipnya, kami sangat menyambut baik arahan Pak Gubernur. Bahkan kami juga telah mulai mengurangi beban pembayaran dari siswa,” kata Faisal.

Ia juga menegaskan bahwa pihak sekolah tetap berkomitmen memastikan siswa menerima ijazahnya meski masih memiliki tunggakan, agar tidak terhambat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

(Mediacenter Riau/Alw)