100 Hari Kerja, Gubernur Riau Fokus Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

Pekanbaru, InfoPublik – Memasuki 100 hari kerja, Gubernur Riau, Abdul Wahid, telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penguatan kerja sama antar fasilitas kesehatan dan optimalisasi peran Posyandu.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penguatan jejaring layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak  (KJSU-KIA). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membangun mekanisme kerja sama antar rumah sakit, terutama antara RSUD Arifin Achmad sebagai rumah sakit pengampu strata utama dan rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai jejaring strata madya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan pada 23 April 2025, mencakup peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia tenaga medis dan kesehatan, serta kolaborasi dalam penelitian bidang kesehatan.

“Objek kerja samanya dalam rangka jejaring layanan rujukan, pengembangan kompetensi SDM, serta riset bidang pelayanan kesehatan,” ujar Gubernur Riau melalui keterangan pers yang diterima Rabu (4/6/2025).

Adapun cakupan kerja sama layanan kesehatan tersebut mencakup:

• Kabupaten Indragiri Hilir: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Raja Musa dan RSUD Puri Husada Tembilahan.
• Kabupaten Indragiri Hulu: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Indrasari Rengat.
• Kabupaten Rokan Hilir: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Dr. RM. Pratomo, Bagan Siapi-api.
• Kabupaten Siak: RSUD Arifin Achmad dengan RS Tualang dan RSUD Tengku Rafian.
• Kota Pekanbaru: RSUD Arifin Achmad dengan RS Madani.
• Kabupaten Kuantan Singingi: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Teluk Kuantan.
• Kabupaten Kampar: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Bangkinang.
• Kabupaten Pelalawan: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Selasih.
• Kabupaten Kepulauan Meranti: RSUD Arifin Achmad dengan RSUD Kepulauan Meranti.

Selain penguatan kerja sama rumah sakit, Pemprov Riau juga mengambil langkah serius dalam pemberdayaan dan penguatan peran Posyandu. Salah satunya melalui penyusunan Draft Peraturan Gubernur Riau tentang Penguatan Posyandu sebagai landasan hukum pembinaan berkelanjutan.

“Dukungan terhadap pembinaan Posyandu juga diberikan melalui alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa, masing-masing sebesar Rp10 juta kepada 1.591 desa di Riau,” tambah Gubernur Wahid.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah, sekaligus mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

(Mediacenter Riau/ip)