- Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
- Rabu, 9 Juli 2025 | 20:58 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Sabtu, 14 Juni 2025 | 09:34 WIB - Redaktur: Untung S - 244
Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang mengusung visi "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan".
Dokumen strategis itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hadijah Fitriah, Kamis (12/6/2025).
Sekretaris Daerah Kalbar Harisson menyatakan RPJMD akan dioperasionalkan melalui 11 misi pembangunan dan 7 prioritas utama, dengan 13 Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan.
"Kami apresiasi masukan konstruktif semua fraksi untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif dan terukur," ujar Harisson.
Berbagai fraksi DPRD memberikan pandangan kritis terhadap rancangan tersebut. Fraksi Nasdem menekankan pentingnya sinergi eksekutif-legislatif dan ketegasan terhadap investor untuk menjunjung kearifan lokal.
Sementara Fraksi Golkar menyoroti perlunya sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
Fraksi Gerindra fokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya dan pengembangan UMKM, sedangkan Fraksi PKB mengkritik kurangnya penekanan pada aspek religiusitas meski tercantum dalam visi.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya anggaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tujuh prioritas utama pembangunan meliputi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur merata, transformasi ekonomi inklusif, pelestarian lingkungan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Harisson menegaskan RPJMD itu disusun sesuai Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025 dan akan menjadi pedoman pembangunan selama lima tahun ke depan.
"Dokumen ini akan menjawab tantangan pemerataan pembangunan di wilayah yang luas dengan akses terbatas sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," pungkasnya. (adpim)