Antrean Panjang BBM, Wagub Papua Selatan Minta Hiswana Migas Segera Bertindak

Merauke, InfoPublik - Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, meminta Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua Selatan segera menangani antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Merauke.

Permasalahan itu dinilai semakin memprihatinkan, terutama dengan adanya modifikasi tangki bahan bakar pada kendaraan yang memicu ketidakseimbangan distribusi.

Paskalis menegaskan, antrean kendaraan—khususnya truk—terjadi hampir setiap hari tanpa henti.

Bahkan, banyak kendaraan yang memodifikasi tangki bahan bakar agar bisa mengisi lebih banyak dari kapasitas standar pabrik. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya kebutuhan BBM untuk alat mesin pertanian (Alsintan) yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke.

"Kita perlu mendata berapa ribu Alsintan yang didatangkan dan berapa besar kebutuhan BBM-nya. Selama ini, hal ini belum terlihat dengan jelas," ujar Paskalis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VII DPC Hiswana Migas Papua Selatan di Hotel Halogen Merauke, Senin (16/6/2025).

Ia juga meminta Bupati Merauke mengeluarkan instruksi agar antrean BBM bisa diatasi sebelum pukul 10.00 WIT. Selain itu, perlu ada penambahan kuota BBM untuk Merauke, mengingat daerah ini menjadi pusat optimalisasi lahan pertanian nasional.

Wagub juga menyoroti ketimpangan harga BBM subsidi di wilayah pedalaman seperti Wanam, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel. Meski sama-sama mendapat subsidi, harga BBM di daerah tersebut jauh lebih mahal dibandingkan di Kota Merauke. "Tepat guna dan tepat sasaran masih belum terwujud," tegasnya.

Sistem digitalisasi penjualan BBM juga dinilai belum efektif di Papua. Paskalis berharap Hiswana Migas bisa menjadi lembaga independen yang memberikan sosialisasi transparan kepada masyarakat terkait pendistribusian BBM.

Sementara itu, Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menegaskan bahwa pendistribusian BBM merupakan kegiatan vital yang berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Ia mengakui, kelangkaan dan kemahalan BBM masih sering terjadi, terutama di distrik dan kampung-kampung.

"Kita perlu diskusi dan evaluasi bersama untuk memastikan stok dan harga BBM merata, termasuk di daerah terpencil," kata Yoseph. Ia juga mengapresiasi upaya pendistribusian BBM selama ini, meski masih terkendala infrastruktur transportasi yang kurang memadai.

Dengan adanya PSN, kebutuhan BBM di Merauke diprediksi akan terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah dan mitra terkait harus berkoordinasi untuk mengajukan penambahan kuota ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kita harus pastikan rakyat di pelosok manapun mendapat layanan BBM dengan harga yang sama dan merata," pungkas Yoseph.(McMrk/Get/Ngr)