Wabup Agam Sampaikan Nota Jawaban Ranperda Perpustakaan: Dorong Literasi dan Digitalisasi

Agam, InfoPublik – Wakil Bupati Agam, H. Muhammad Iqbal menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Kabupaten Agam atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Rapat Paripurna DPRD Agam, Senin (16/6/2025).

Penyampaian ini dilakukan menyusul jawaban atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, dan disampaikan langsung di hadapan pimpinan DPRD, anggota dewan, Forkopimda, Sekda, kepala OPD, serta undangan lainnya.

Wabup Iqbal menyampaikan apresiasi atas atensi dan masukan seluruh fraksi, serta menegaskan bahwa Ranperda ini adalah langkah strategis untuk memperkuat budaya literasi, mencerdaskan masyarakat, dan mewujudkan Agam sebagai daerah literasi yang inklusif dan berdaya saing.

Wabup menanggapi secara rinci masukan dari seluruh fraksi:

• Fraksi PKS: Pemerintah daerah mendukung penguatan budaya membaca melalui pojok baca digital (POCADI) serta pelibatan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, dengan penekanan pada integrasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal, termasuk penyediaan konten keagamaan moderat dan naskah kuno.

• Fraksi PAN: Ranperda ini akan memberikan landasan hukum kuat bagi penyelenggaraan perpustakaan yang terstruktur, serta mendukung pengembangan perpustakaan nagari berbasis digital. Pemerintah mengakui adanya tantangan terkait anggaran dan SDM, yang terus diupayakan solusinya.

• Fraksi Nasdem: Apresiasi diberikan atas dukungan terhadap aksesibilitas dan inklusivitas layanan perpustakaan. Konsep pengembangan layanan mencakup perpustakaan sekolah, nagari, dan digital sejalan dengan program Agam Cerdas.

• Fraksi Demokrat: Pemerintah menekankan pentingnya inovasi, revitalisasi fasilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong minat baca di kalangan generasi muda.

• Fraksi Gerindra: Pemda telah mengembangkan koleksi dan jaringan layanan perpustakaan di berbagai tingkatan, termasuk program literasi berbasis teknologi, ruang interaktif ramah anak, serta estimasi anggaran yang bersumber dari DAK Perpusnas dan dukungan lainnya.

• Fraksi PPP: Pengadaan koleksi buku dan penguatan literasi digital terus menjadi prioritas. Pemanfaatan aplikasi I-Pusnas dan pelatihan pengelola perpustakaan sekolah menjadi bagian dari strategi tersebut.

• Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB: Pemerintah menegaskan komitmen dalam peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan kegiatan literasi publik seperti duta baca, lomba resensi buku, pelatihan penulis, dan gerakan literasi nagari.

Wabup Iqbal menggarisbawahi bahwa regulasi ini tak hanya akan mengatur layanan perpustakaan secara teknis, tetapi juga menjadikannya pusat informasi, edukasi, dan pembelajaran berbasis nilai lokal dan teknologi digital.

“Kami berharap nota jawaban ini menjadi dasar bersama menuju regulasi yang responsif, progresif, dan aplikatif, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpustakaan yang modern, inklusif, dan memberdayakan,” tegasnya.

Dengan hadirnya regulasi ini, Pemkab Agam optimistis transformasi perpustakaan digital akan mempercepat pencapaian masyarakat madani yang literat, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. (MC Agam/Tori)