- Oleh Wandi
- Jumat, 29 Agustus 2025 | 19:57 WIB
: Bupati HSU Sahrujani dan Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Agustiawan Umar teken MoU di bidang penegakan hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri HSU, pada Senin (30/6/2025)/ MC HSU.
Oleh MC KAB HULU SUNGAI UTARA, Senin, 30 Juni 2025 | 20:34 WIB - Redaktur: Jhon Rico - 191
Amuntai, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga di bidang penegakan hukum, pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati HSU Sahrujani dan Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Agustiawan Umar, di Kantor Kejaksaan Negeri HSU, pada Senin (30/6/2025).
Sahrujani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejari HSU atas komitmennya menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Pemerintah Daerah. I
Ia menyebut MoU ini sebagai tonggak penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
"Saya berharap kesepakatan ini dapat menjadi landasan kuat untuk kerja sama dalam berbagai bidang, khususnya penanganan masalah hukum, pencegahan korupsi, dan pelayanan publik," ujar dia.
Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab HSU untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui perjanjian kerja sama yang lebih teknis dan operasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Sementara itu, Agustiawan Umar menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan tidak hanya berhenti pada seremonial penandatanganan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata agar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Kami yakin, dengan saling mendukung dan bahu-membahu, kerja sama ini akan mampu mencapai tujuan yang telah kita sepakati. Kami berharap kesepakatan ini membawa manfaat besar bagi seluruh SKPD dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata dia.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan terwujud pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
(Diskominfosandi/Ikhsan/Nata/Editor: Tim)