Capaian Pajak Riau Lampaui Rp5,6 Triliun, Laporan SPT Meningkat

Pekanbaru, InfoPublik — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp5,66 triliun hingga akhir Mei 2025. Jumlah ini setara dengan 31,88 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp17,75 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa target penerimaan tahun ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, sebagai akibat dari penyesuaian sesuai Pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024.

"Sejak Januari 2025, administrasi perpajakan untuk masa pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak cabang dilakukan secara terpusat dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai domisili," ujar Bambang dalam keterangan resminya, Selasa (8/7/2025).

Meski target turun, penerimaan bruto pajak pada Mei 2025 tercatat tumbuh 5,65 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Secara rinci, kelompok pajak PPN secara neto mengalami kontraksi sebesar 10,6 persen, sementara kelompok pajak PPh menurun 2,63 persen, terutama disebabkan penyesuaian pada penerimaan PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Badan.

Namun demikian, pertumbuhan signifikan tercatat pada kelompok pajak lainnya, yang naik sebesar 33,61 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan bunga penagihan dan setoran deposit pajak.

Sementara itu, tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menunjukkan capaian positif. Hingga akhir Mei 2025, tercatat 344.615 SPT atau 76,18 persen dari target 443.506 SPT telah diterima.

Rinciannya, SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan sebanyak 275.061, SPT Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 49.042, dan SPT Badan tercatat 20.512.

"Kami mengapresiasi para wajib pajak yang telah patuh menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan kesadaran pajak masyarakat Riau semakin meningkat," ungkap Bambang.

Menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025, DJP Riau berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga, asosiasi, dan masyarakat.

"Kami akan terus berinovasi dan menjalin kolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan," pungkas Bambang.

(Mediacenter Riau/pr)