Pemprov Riau Harus Inovatif Hadapi Penurunan PAD 2026

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Riau diminta segera mengantisipasi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 agar tidak memengaruhi pembangunan daerah dan program prioritas.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Siak dan Pelalawan, Abdullah, yang menyoroti prediksi turunnya PAD Riau tahun 2026.

Menurutnya, pemerintah daerah harus bersiap sejak dini karena penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat berpotensi besar mengurangi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemprov Riau mesti melakukan langkah-langkah inovatif dalam menciptakan peluang pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan dan dirasakan masyarakat. Solusinya adalah kreativitas dalam peningkatan PAD, penguatan BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah,” kata Abdullah melalui keterangan yang diterima, pada Rabu (20/8/2025).

Ia menjelaskan, salah satu faktor utama penurunan PAD adalah turunnya DBH minyak bumi. Porsi negara dari Blok Rokan yang sebelumnya 36 persen kini turun menjadi 16 persen. Kondisi ini diperparah dengan prediksi harga minyak dunia yang berpotensi melemah hingga mencapai USD60 per barel.

Selain itu, Abdullah juga menyinggung efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang tengah digodok pemerintah pusat. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diumumkan oleh Menteri Keuangan beberapa hari lalu, dan diperkirakan akan berdampak langsung pada penerimaan daerah.

Sebagai Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah berharap Pemprov Riau menghitung secara cermat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Ia menekankan pentingnya sikap optimistis tanpa mengabaikan faktor-faktor realistis dalam perencanaan keuangan daerah.

(Mediacenter Riau/jep)